Pengelolaan Objek Wisata Karapyak Pangandaran Terancam Diambil Alih

Pengelolaan Objek Wisata Karapyak Pangandaran Terancam Diambil Alih

 

Pemerintah Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan pembangunan yang belum juga direalisasikan pemerintah daerah terhadap Objek Wisata Pantai Karapyak. Photo : Entang Saeful Rachman/ HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pemerintah Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan pembangunan yang belum juga direalisasikan pemerintah daerah terhadap Objek Wisata Pantai Karapyak.

Hal itu terungkap ketika unsur Pemerintahan Desa Bagolo meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, dan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) menggelar audiensi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pariwisata Karapyak.

Kepala Desa Bagolo, Rahmat, di sela-sela audiensi, memberikan sikap tegas kepada pemerintah daerah. Menurut dia, bila pemerintah daerah tidak juga memberikan perhatian terhadap pembangunan Objek Wisata Pantai Karapyak, pihaknya bersama warga akan mengambil alih pengelolaan kawasan wisata tersebut.

“Warga terus-terusan mempertanyakan kepada kami kapan Objek Wisata Pantai Karapyak akan dibangun. Jika tahun ini tidak juga dibangun, desa akan mengambil alih pengelolaan objek wisata ini seperti dulu, ketika masih masuk wilayah Ciamis. Saat masih dikelola pemerintah desa, Objek Wisata Pantai Karapyak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Senada dengan itu, Ketua BPD Desa Bagolo, Suhaya, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah yang diambil Pemerintah Desa Bagolo untuk memutuskan hubungan dengan Dinas Pariwisata. Langkah itu diambil seandianya tahun ini pembangunan Objek Wisata Pantai Karapyak tidak dilakukan.

“Dengan Undang-undang desa, kita (Desa) bisa mengelola desa wisata,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Obyek Wisata Karapyak, Ade, saat dimintai keterangan oleh Koran HR, mengaku sudah berulangkali mengajukan program pembangunan Objek Wisata Karapyak pada saat rapat dinas dan rapat kabupaten.

“Namun saya hanya sebatas bawahan, apa boleh buat. Bukan saya yang punya kebijakan,” keluhnya. (Ntang/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles