Penyerapan APBD 2016 Rendah, DPPKAD: Pangandaran Bisa Dikenai Sanksi

Penyerapan APBD 2016 Rendah, DPPKAD: Pangandaran Bisa Dikenai Sanksi

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, berharap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 mencapai 100 persen.

Kepala DPPKAD Pangandaran, Hendar Suhendar, Drs. Hendar Suhendar, melalui Sekretaris DPPKAD, Solihin, ketika ditemui Koran HR, pekan lalu, membenarkan target penyerapan APBD tahun 2016 yang harus mencapai 100 persen.

Solihin menjelaskan, Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi bagi pemerintah daerah yang membiarkan alokasi dana pemberian pemerintah pusat mengendap di bank. Menurut dia, mulai 2016 daerah yang realisasi penyerapan anggarannya rendah akan diberikan sanksi berupa penyaluran dana transfer ke daerah dalam bentuk nontunai atau dikonversi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

“Bila penyerapan APBD rendah dan daerah (Pangandaran) punya uang menganggur di bank yang melebihi kebutuhan tiga bulan operasional pemerintahan, maka penyaluran berikutnya diganti dalam bentuk surat utang negara,” katanya.

Untuk itu, Solihin mengaku akan terus menyosialisasikan tentang realisasi APBD tahun 2016 agar penyerapan anggaran bisa maksimal atau sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Pengalaman tahun sebelumnya, penyerapan anggaran menyisakan silva sebesar Rp. 120 milyar dari total APBD Pangandaran sebesar Rp 1,2 trilyun. Mudah-mudahan target tahun ini bisa terealisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, mengaku sudah berupaya memfasilitasi pemerintah hingga ditetapkannya APBD tahun 2016. Selanjutnya, kewenangan untuk melaksanakan dan merealisasikan anggaran (APBD) adalah pemerintah daerah. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles