PPDI Ciamis Usulkan Alokasi Dana Operasional Perangkat Desa

PPDI Ciamis Usulkan Alokasi Dana Operasional Perangkat Desa

Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat, Rofik Hikmayana, Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso, dan Ketua PPDI Kabupaten Ciamis, Toto Soeryanto, berphoto bersama di sela-sela Rakerkab ke III, di Aula Desa Banjarsari, Sabtu (20/02/2016). Photo : Deni Supendi/ HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Barat, Rofik Hikmayana, mengusulkan adanya alokasi dana operasional untuk kegiatan perangkat desa. Pasalnya, dari dana desa yang dikucurkan pemerintah tidak ada alokasi dana untuk operasional.

“Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk desa memang sangat besar. Tapi selama ini perangkat desa hanya bisa melongo saja. Kedepan, kami (PPDI) mengusulkan agar pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk operasional,” kata Rofik, di Aula Desa Banjarsari, pekan lalu.

Rofik juga menuturkan, diakui atau tidak selama ini perangkat desa merupakan ujung tombok segala program yang dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.

“Perangkat desa memang selama ini dikenal sebagai ujung tombak dari program pemerintah. Tapi di sisi lain, perangkat desa juga seringkali jadi ujung tombok, apalagi ketika ada target dari pemerintah soal pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB),” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Ciamis, Toto Soeryanto, masih mempersoalkan masalah status dan kesejahteraan para perangkat desa.

“Apa bedanya perangkat desa dengan abdi negara (PNS), kami sebagai pelaksana sekaligus ujung tombak program pemerintah di tingkat desa juga berharap hak yang sama seperti abdi negara,” katanya.

Toto tidak menyangkal saat ini perhatian dari pemerintah daerah kepada perangkat desa memang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Hanya saja, dia ingin kesejahteraan perangkat desa diatur secara nasional sebagaimana kepada pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Toto, apalagi secara legal formal saat ini perangkat desa sudah memiliki payung hukum berupa peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Hanya saja terkait penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, masih merujuk pada kebijakan pemerintah daerah bukannya pemerintah pusat. Selain itu, Toto juga mengulas soal istilah perangkat desa.

“Kedepan, PPDI ingin istilah perangkat desa diganti dengan istilah lain, sepertihalnya abdi negara (PNS). Istilah jabatan perangkat desa perlu diperbaharui,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Toto menambahkan, PPDI akan terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para perangkat desa, khususnya perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.

“SDM perangkat desa harus terus ditingkatkan agar tugas perangkat desa dalam membantu Kepala Desa bisa dijalankan dengan baik. Soalnya, hal itu juga berkaitan erat dengan maju mundurnya pemerintahan desa yang bersangkutan,” katanya. (Den/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles