Rehabilitasi RKB SDN di Banjar Diduga Bermasalah

Rehabilitasi RKB SDN di Banjar Diduga Bermasalah

Proyek rehabilitasi RKB salah satu SDN di Kota Banjar, yang diduga bermasalah. Photo: Nanang Supendi/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Proyek rehabilitasi salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Banjar, yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2015 senilai Rp.602.869.000, diduga bermasalah. Hal itu dikatakan salah seorang tokoh masyarakat, Wawan Budianto, kepada Koran HR, pekan lalu.

“Proyek rehabilitasi berupa 5 RKB terdiri 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, dapur dan WC, serta pembangunan gudang dan WC pada SD itu dilaksanakan secara swakelola pihak sekolah dengan komite sebagaimana ketentuan. Namun disinyalir tak sepenuhnya dilaksanakan demikian,” ujarnya.

Menurut Wawan, yang terjadi di lapangan, antara pihak sekolah dengan komite tidak berjalan harmonis. Mestinya, kedua belah pihak tersebut harus ada kebersamaan karena proyek itu dilaksnakan secara swakelola.

Sebagaimana peraturan tentang petunjuk tekhnis penggunaan anggaran, bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan kepala sekolah penerima bantuan secara  swakelola. Sedangkan, swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh sekolah dan komite.

Jadi, lanjut Wawan, jika sudah dibentuk panitianya, pasti ada seksi pembelian atau pengadaan barang. Bukannya guru sibuk sendiri belanja material tanpa memperhatikan ketentuan panitia yang sudah terbentuk.

“Kesibukan guru seperti itu menjadi kurang fokus pada tugas utama, yaitu pembelajaran terhadap murid-muridnya. Terlebih pelaksanaan proyek, komite kurang dilibatkan dan tak berperan,” tukasnya.

Pihaknya menduga, proyek RKB itu tidak dilaksanakan sepenuhnya secara swakelola. Itu melanggar aturan, sudah jelas dalam kepengurusan pasti ada pelaksana teknis yang diambil dari komite dan pihak sekolah sendiri.

Artinya, pelaksana teknis itu lah yang memimpin pelaksanaan kontruksi bangunan sesuai gambar yang telah dibuat sebelumnya oleh konsultan. Sehingga, ketransparanan pihak sekolah dipertanyakan.

“Coba tolong dinas terkait mengeceknya, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dan, jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan apa yang diucapkan saya ini, saya siap membuktikannya. Saya kira komite tak mau banyak bicara karena anak-anaknya bersekolah di SD tersebut,” kata Wawan.

Sementara itu, meski tak mau memberikan komentar, Miswan, salah seorang anggota komite sekolah sekaligus orang tua murid di SD tersebut, seolah membenarkan, bahwa dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan sepenuhnya secara swakelola.

Ditemui terpisah, Kepala SDN tersebut saat dikonfirmasi HR dirinya memberikan jawaban, namun statemennya enggan dikorankan. (Nanks/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles