Rencana Pembangunan Banjar Convention Hall Menuai Kecaman

Gabungan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Perjuangan Pemberantasan Korupsi (AMPPUTASI) Kota Banjar, saat mengegelar aksi damai, menolak rencana pembangunan Gedung Banjar Convention Hall (BCH). Foto: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Rencana Pemkot Banjar yang akan membangun Gedung Banjar Convention Hall (BCH) dengan menelan anggaran Rp. 15 Miliar, tampaknya menuai kecaman dan reaksi keras dari sejumlah element masyarakat Kota Banjar. Salah satunya gabungan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Perjuangan Pemberantasan Korupsi (AMPPUTASI) Kota Banjar, secara terang-terangan menolak rencana tersebut.

Koordinator Aksi AMPPUTASI Kota Banjar, Debby Puspito, mengatakan, rencana pembangunan gedung megah itu tidak sesuai dengan kondisi Kota Banjar saat ini. Pasalnya, hingga kini masyarakat Kota Banjar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam hal ekonomi.

“Tukang ojek tetap jadi tukang ojek, tukang parkir tetap jadi tukang parkir, yang pemulung tetap memulung. Kemiskinan akan selalu membelit warga Kota Banjar, apalagi dengan pembangunan BCH, akan semakin merugikan masyarakat kecil,” teriaknya saat berorasi di Pasar Langkaplancar, Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, ketika menggelar aksi damai, Kamis (25/02/2016).

Menanggapi hal itu, beragam tanggapan warga terhadap aksi tersebut. Salah satunya Tumiyem (60), seorang pedagang pecel di pasar Langkaplancar. Dia sangat setuju dengan penolakan AMPPUTASI terhadap rencana tersebut. Sebab, menurutnya, sampai saat ini masih banyak warga Kota Banjar yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

“Saya setuju apa yang tadi digembar-gemborkan oleh pendemo. Saya sampai sekarang masih repot masalah ekonomi. Kalau uang yang Rp. 15 Miliar itu dibagikan kepada warga miskin seperti saya, ya sangat setuju,” ujarnya.

Tanggapan berbeda diutarakan oleh Arif (49), salah seorang pedagang nasi di Pasar Langkaplancar. Dia mengatakan, meski pembangunan BCH cukup besar anggarannya tidak menjadi persoalan. Pasalnya, dengan pembangunan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dalam pembangunannnya.

“Kalau jadi dibangun, kan banyak yang bisa ikut kerja membangun BCH. Kalau uangnya harus dibagikan, saya rasa tidak logis. Pasalnya, akan terjadi kecemburuan sosial. Pemabagian BLT saja dulu selalu jadi masalah, apalagi pembagian yang kaya begini,”pungkasnya. (Muhafid/R2/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar