Bupati Pangandaran: Tidak Boleh Ada Istilah Bagi-bagi Proyek

Bupati Pangandaran: Tidak Boleh Ada Istilah Bagi-bagi Proyek

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menegaskan, selain fokus membenahi infrastuktur dan pelayanan masyarakat, pihaknya pun akan konsen dalam peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintahan di lingkungan Pemkab Pangandaran. Disamping itu, dirinya pun akan terus melakukan pembinaan terhadap aparatur guna menciptakan budaya kerja dan pola pikir melayani masyarakat.

“Termasuk dalam merencanakan pembangunan, usulan yang diajukan harus yang benar-benar prioritas. Dan dampak dari program yang digulirkan harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai usulan program asal-asalan. Apalagi terselip kepentingan yang berorentasi proyek untuk keuntungan pribadi,” tegasnya, kepada HR Online, Kamis (10/03/2016).

Jeje menegaskan dirinya sudah meminta kepada seluruh stafnya agar tidak bermain-main saat pengusulan program. Program yang diusulkan harus yang benar-benar berdampak terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak boleh ada istilah bagi-bagi proyek. Setiap program yang digulirkan harus jelas sasaran dan tujuannya,” tegasnya.

Karena, lanjut Jeje, anggaran yang dimiliki Pemkab sangat terbatas, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan yang sangat prioritas. “Sebagai aparatur, kita harus merasa berdosa dan malu apabila program dan kegiatan belum berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang harus diingat oleh seluruh aparatur,” tandasnya.

Jeje pun mengakui SDM aparatur pemerintahan di Pemkab Pangandaran masih lemah. Disamping itu, kata dia, jumlah aparaturnya pun masih jauh dari ideal. “ Namun, meski kondisinya seperti itu, kami tidak lantas menyerah. Kami menyiasatinya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bidang perencanaan pembangunan bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi,” katanya.

Selain dengan Banyuwangi, lanjut Jeje, pihaknya pun menggandeng akademisi, seperti melakukan MoU kerjasama dengan Unpad dan ITB. “Dari segi pengawasan pembangunan pun kami mengaet BPKP. Hal itua agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, tanpa adanya penyimpangan,” pungkasnya. (Mad/R2/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles