DPRD Dukung Warga Miskin di Banjar Diberi Tanah dan Rumah

DPRD Dukung Warga Miskin di Banjar Diberi Tanah dan Rumah

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com)

Siapa lagi yang mempunyai hati nurani menyelamatkan warga miskin di Kota Banjar. Sebuah pertanyaan sederhana, namun menukik para pemegang kuasa saat kemiskinan menjerat warga.

Pasalnya, bukan hanya faktor pangan yang memburu mereka berlari untuk menyambung hidup. Bukan juga sandang yang menyayat hati mereka saat fashion jadi strata sosial. Tapi, mereka warga miskin selalu dibayang-bayangi oleh para tuan tanah yang tanahnya ditempati mereka untuk mendirikan tempat berteduh sementara.

Sebelumnya, Walikota Banjar, DR. Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si., menyatakan keinginananya untuk menuntaskan kebutuhan “papan” warga miskin di Kota Banjar, dan berharap mendapat tawaran dari Kementerian Perumahan Rakyat guna merelokasi warga miskin yang masih tumpang karang. Hanya saja Pemkot Banjar harus menyediakan tanah minimal 5 hektare.

Menanggapi perihal tersebut, Kabid. Perencanaan Pembangunan Fisik Bappeda Kota Banjar, Enggun Gunari, S.IP., mengatakan, bahwa pernyataan itu merupakan langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi tanah “tumpang karang” yang terjadi di masyarkat Banjar.

“Seharusnya warga Banjar punya tanah, supaya program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH bisa dijalankan. Tapi ini kan persoalan bersama, jadi perlu juga pembelian tanah itu direncanakan sejak sekarang,” katanya, saat ditemui Koran HR, pekan lalu.

Enggun mengaku, pihaknya memang belum mengetahui mengenai informasi tersebut. Kendati demikian, hal itu sebuah langkah besar yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya kepemimpinan Walikota periode sekarang.

“Khawatirnya setelah difasilatasi oleh pemkot, yang menempati bukan asli orang Banjar. Nah itu jadi pemikiran bersama. Tapi kalau kita serius, pasti dapat ditangani dengan tepat,” tandas Enggun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Nana Suryana, mengaku sangat mendukung langkah pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang membelit warga miskin di Kota Banjar ini.

“Pertanyaan pokoknya adalah langkah teknisnya akan seperti apa dari pemkot. Apakah merupakan hibah kepada masyarakat yang tumpang karang, atau bentuknya berupa cicilan ringan. Tapi saya mendukung langkah tersebut,” tegasnya.

Nana menyebutkan, langkah tersebut harus diperjelas oleh pemkot. Jika, anggaran bersumber dari APBD, maka peruntukkannya juga harus jelas, serta sumber mana yang memperbolehkan pemberian hibah untuk tumpang karang. Kemudian, alur tata kelola keuangan seperti apa yang akan dilakukan Pemkot Banjar.

“Mudah-mudahan apa yang diucapkan walikota bukan hanya sebagai kata pengibur saja. Namun merupakan niatan mulia pemerintah menuntaskan warga miskin yang tumpang karang,” harapnya.

Terakhir, lanjut Nana, ironis jika warga asli Banjar mengontrak di Banjar, tapi pemiliknya bukan warga Banjar. “Nah itu dia yang perlu kita dorong supaya tidak terjadi,” tandas Nana. (Muhafid/ Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles