Gara-gara Tagihan PBB Naik, 80 % Warga di Ciamis Ini Kembalikan SPPT

Gara-gara Tagihan PBB Naik, 80 % Warga di Ciamis Ini Kembalikan SPPT

Ilustrasi. Foto; Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Wajib pajak di Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat melakukan protes ke pemerintah desa. Protes itu terkait tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 yang naik hingga berkali lipat. 

Retno Wulandari, warga RT 09 RW 03, Desa Banjarsari, ketika ditemui Koran HR, pekan lalu, mengaku keberatan dan heran setelah mendapati tagihan dalap SPPT (Tupi Pajak) yang mengalami kenaikan cukup drastis.

“Yang benar saja, masa pajak PBB tahun ini naik dan saya harus membayar  Rp.3.588.464. padahal di tahun 2015 saya hanya mendapat tagihan sebesar Rp.432.872. ini jelas kenaikan yang tidak wajar menurut saya,” kata Retno.

Senada dengan itu, Jumirah, warga RT 11 RW 04 ikut-ikutan memprotes. Bahkan dia mengembalikan SPPT PBB ke Pemerintah Desa Banjarsari. Menurutnya, kenaikan pajak PBB tahun ini sungguh memberatkan. Dia juga mempertanyakan dasar kenaikan tagihan PBB tahun 2016 tersebut.

“Yang saya pertanyakan adalah bagaimana bisa seperti ini PBB yang harus saya bayar naiknya tidak wajar. PBB tahun 2015 kemarin saya hanya dikenakan tagihan sebesar Rp. 358.347. sedangkan untuk tahun ini saya harus membayar sebesar Rp.1.067.097. Disini juga ada kejanggalan dalam ukuran yang ada di Tupi SPPT, ukuran bangunan awalnya hanya 130 meter persegi, tiba-tiba menjadi bertambah jadi 215 meter persegi. Ini darimana asalnya coba, apakah pemerintah sudah mengukur ulang luas bangunan milik saya, atau hanya menggunakan perkiraan saja,” katanya.

Kepala Desa Banjarsari, Ropik Hikmayana, mengaku pusing menghadapi protes warga. Dia menilai kinerja dinas pengelola pajak bumi dan bangunan kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada warga terkait kenaikan pajak tahun 2016.

“Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait mengenai kenaikan pajak PBB, membuat lebih dari 80 persen warga Banjarsari kini mengembalikan SPPT nya ke desa. disini jelas kamilah yang merasa sangat dipusingkan. Karena memang, kenaikan PBB di tahun 2016 ini sangat tidak wajar menurut para wajib pajak. Bisa dibayangkan, para wajib pajak yang biasanya hanya membayar ratusan ribu, kini mereka harus membayar dengan tagihan yang naik hingga puluhan kali lipat yang nilainya menjadi jutaan rupiah,” katanya.

Ropik berharap dinas pengelola pajak bumi dan bangunan mengecek ulang perubahan SPPT wajib pajak. Untuk itu, pihaknya akan mengembalikan seluruh SPPT wajib pajak ke pemerintah daerah.

“Karena wajib pajak tidak menerima dengan besarnya tagihan PBB, kami akan mengembalikan SPPT yang dikomplen wajib pajak ini ke Pemkab. Seandainya tagihannya tidak bisa dirubah, ya sepenuhnya kami akan serahkan ke Pemkab untuk penagihannya. Kalau pihak desa jelas sudah angkat tangan, karena wajib pajaknya juga sudah mengancam tidak akan membayar tagihan PBB yang jadi melambung tinggi ini,” katanya.

Sementara itu, Camat Banjarsari, Drs. Nandang, mengaku sudah mendapat laporan terkait aksi protes warga Banjarsari terhadap naiknya tagihan PBB. Hanya pihaknya belum mengetahui secara rinci desa mana saja yang terkendala masalah kenaikan pajak (PBB).

“Kalau sebatas informasi soal protes kenaikan PBB, kami sudah mendengarnya, baik dari Kepala Desa maupun tokoh masyarakat yang langsung datang menghadap kepada kami. Namun disini kami belum mengetahui warga desa mana saja yang mengembalikan SPPT ke desa, karena  hingga saat ini memang seluruh desa tengah meinventalisir SPPT yang ada. Mudah-mudahan hal ini bisa secepatnya ditangani agar target PBB untuk wilayah Kecamatan Banjarsari bisa tercapai sesuai target,” katanya. (Suherman/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles