Pemdes Purwadadi Kecewa, Ketua BPD Selalu Menghindar Diajak Diskusi

Pemdes Purwadadi Kecewa, Ketua BPD Selalu Menghindar Diajak Diskusi

 

Seluruh perangkat Desa Purwadadi, anggota BPD, serta anggota Linmas, saat mengadakan musyawarah di aula Kantor Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Photo: Suherman/HR.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Aksi pelaporan yang dilayangkan oleh ketua BPD Puradadi, ke Polres Ciamis, pada Rabu pekan lalu, Pjs. Kepala Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Tukiman, kini merasa gerah dan menyayangkan atas kejadian yang membuat keadaan di Desa Purwadadi menjadi bergejolak.

Padahal menurutnya, kejadian yang membuat tidak nyaman ini hanyalah sebuah kesalahfahaman antara Ketua BPD dengan staf desa dan Linmas. “Saya sangat menyesali sikap Ketua BPD yang langsung tempra mental. Kasus ini kan hanya sebatas miskomunikasi saja,” terang Tukiman, kepada HR Online, usai mengikuti musyawarah, di aula Kantor Desa Purwadadi, Rabu (23/03/2016). [Baca berita terkait: Penyelesaian Perseteruan Pemdes & BPD Puwadadi Ciamis Gagal].

Tukiman menjelaskan, bahwa persoalan yang dilaporkan Ketua BPD ke Polres Ciamis itu berawal adanya salah pengertian tentang pembuatan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), soal penarikan retribusi sampah dan parkir di Pasar Desa Purwadadi.

“Sebelum kejadian, kami selaku pemerintahan desa telah membuat rancangan Rerdes terkait retribusi, dan hasil tersebut sudah kami sampaikan ke BPD untuk di kaji. Namun sayang, saat itu Ketua BPD tidak bisa hadir, yang hadir hanya wakil ketua beserta anggotanya,” tuturnya.

Bahkan, lanjut Tukiman, saat penyampaian Raperdes tersebut disaksikan pula oleh Camat Purwadadi.  Dalam raperdes tersebut, pihaknya masih mengacu pada Perdes tahun 2015.

Tapi setelah itu, Ketua BPD malah “berkicau” dan menyoal hal tersebut. Salah satunya adalah soal barjalannya pungutan retribusi sampah dan parkir, dimana sebelum adanya Perdes baru, para Linmas yang sudah biasa bertugas masih melakukan pungutan iuran.

“Padahal itu kan masih mengacu pada Perdes yang lama. Uang pungutannya juga tidak digunakan untuk kepentingan desa, melainkan hanya untuk membeli kopi bagi para petugas Linmas yang piket siang malam. Lagi pula pungutannya pun masih sebatas “saridona,” terangnya.

Menurut Tukiman, penarikan iuran yang dilakukan para petugas Linmas legal, dan tidak menyalahi aturan. Namun, tiba-tiba Ketua BPD memunculkan opini adanya pedagang yang mengeluhkan pungutan tersebut, hingga akhirnya para Linmas yang bertugas dan pengurus pasar berniat untuk memberikan klarifikasi kepada Ketua BPD.

“Hanya saja saat didatangi kerumahnya, Ketua BPD tidak ada. Persoalan itulah yang akhirnya dilaporkan oleh Ketua BPD ke Polres, dengan dalih dirinya merasa terancam,” kata Tukiman. (Suherman/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles