PPDI Ciamis: Permendagri 83/2015 Perkuat Posisi Perangkat Desa

PPDI Ciamis: Permendagri 83/2015 Perkuat Posisi Perangkat Desa

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, merasa lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memperkuat posisi dan kedudukan jabatan perangkat desa.

Ketua PPDI Kabupaten Ciamis, Toto Soeryanto, ketika dihubungi Koran HR, belum lama ini, mengatakan, secara nasional jabatan perangkat desa memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dengan kata lain, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak lagi bisa dilakukan dengan sembarangan.

“Dengan (aturan) ini, masyarakat tidak lagi mudah dan bebas sesuka hati mengganti atau menurunkan perangkat desa, begitupun dengan pengangkatannya. Ada proses, mekanisme serta prosedur yang panjang untuk mengangkat dan mengganti perangkat desa,” katanya.

Namun demikian, Toto menyayangkan, di saat perangkat desa sudah diakui secara nasional dari aspek hukum, dan hal itu dibuktikan dengan lahirnya Permendagri Nomor 83 tahun 2015, pendapatan atau penghasilan tetap perangkat desa masih dihitung berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

“Harusnya pendapatan perangkat desa di seluruh Indonesia mendapatkan hak (penghasilan) yang sama dan diatur secara detail. Memang secara nasional sudah diakui, tapi pendapatannya masih kategori lokal atau regional,” katanya.

Selain masalah pemerataan hak (penghasilan), Toto juga menyoroti istilah perangkat desa. Kedepan, pihaknya ingin istilah perangkat desa diganti dengan istilah lain, sepertihalnya pegawai negeri. Dia berharap, istilah jabatan perangkat desa perlu diperbaharui di kemudian hari.

Terlepas dari hal itu, Toto menambahkan, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para perangkat desa, khususnya perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis.

“Kapasitas SDM perangkat desa tentunya harus terus ditingkatkan agar tugas perangkat desa dalam membantu Kepala Desa bisa dijalankan dengan baik. Soalnya, hal itu juga berkaitan erat dengan maju mundurnya pemerintahan desa yang bersangkutan,” katanya. (Deni/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles