Sejumlah SMA di Banjar Belum Mampu Laksanakan UN Online

Sejumlah SMA di Banjar Belum Mampu Laksanakan UN Online

Fasilitas computer si Laboratium SMA 2 Banjar, saat digunakan siswanya melakukan ulangan salah satu mata pelajaran. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Banjar, Jawa Barat, baik negeri maupun swasta, belum mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau UN Online, yang akan digelar pada 4-6 April 2016 mendatang.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Banjar, Sugeng Juniarto, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan, persoalan sarana dan prasarana menjadi alasan tidak dapat melaksanakan UN Online, yaitu jumlah komputer yang tersedia di sekolah tak mencukupi.

“Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi sekolah kami dalam melaksanakan UN Online, termasuk penyediaan jaringan internet,” katanya, kepada HR Online, Sabtu (19/03/2016).

Dia menyebutkan, jumlah komputer yang ada di SMA Negeri 2 Banjar baru 30 unit. Sementara peserta ujian berjumlah 100 siswa lebih. Ketentuan jumlah minimal itu harus sepertiga dari jumlah siswa yang menjadi peserta ujian, sehingga masih kurang.

“Tanpa upaya mengajukan kami juga itu sudah menjadi pemikiran dan tugas Dinas Pendidikan Banjar untuk memenuhi kekurangan jumlah komputer sesuai yang dibutuhkan sekolah ini,” ujarnya.

Artinya, lanjut Sugeng, sebelum berbicara permohonan dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan sudah terlebih dulu berinisiatif menjawab bahwa hal itu berproses dan bertahap. Sedangkan, adanya dana BOS yang diterima pihak sekolah, namun pihaknya belum mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan komputer.

“Dari dana BOS belum sampai mengarah ke sana, dan itu juga perlu dibahas bersama dengan pihak komite sekolah,” kata Sugeng.

Terkait masih banyaknya sekolah tingkat SMA di Banjar yang belum mampu melaksanakan UN Online, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar, H. Dahlan, SH., M.Si., menegaskan, hal itu tergantung bagaimana kesiapan dari masing-masing sekolah.

“Upaya bantuan pengadaan itu dilakukan secara bertahap, yang jelas kebijakan UN Online dalam proses. Terlebih kewenangan sekolah menengah ke atas akan beralih ke provinsi,” tukasnya. (Nanks/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles