SKPD di Pangandaran Diminta Segera Ajukan Permohonan Pengadaan Barang & Jasa

SKPD di Pangandaran Diminta Segera Ajukan Permohonan Pengadaan Barang & Jasa

Photo: Ilustrasi net/Ist.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pangandaran, dihimbau untuk segera membuat permohonan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masing-masing instansinya, sehingga nanti bisa berjalan sesuai rencana.

Hal itu dikatakan Ketua ULP Kabupaten Pangandaran, Solih AP, kepada HR Online, Senin (28/03/2016). Pihaknya berharap, bulan Mei minggu ke tiga proses lelang sudah selesai dan di bulan Juni secepatnya keluar Surat Perintah Kerja (SPK). Sehingga, pada bulan Juli sudah bisa mulai dikerjakan.

“Pengadaan barang dan jasa di Pangandaran sudah masuk delapan usulan, tetapi yang sudah lengkap dokumennya baru enam paket dan langsung ditayangkan. Sedangkan yang dua paket lagi masih dalam tahap melengkapi persyaratan dokumen lelangnya,” terang Solih.

Dia menyebutkan, enam paket itu diantaranya dua paket konsultan meliputi DED RS dan Amdal RS, serta empat paket kontruksi yang semuanya terkait fasilitas PON. Pihaknya pun akan melakukan pembinaan terhadap pihak ke tiga untuk mengantisipasi pekerjaan yang tidak tepat waktu supaya bisa dikerjakan sesuai rencana.

“Paling telat bulan Maret ini permohonan dari para SKPD sudah masuk, mudah-mudahan bisa masuk sesuai jadwal,” harap Solih.

Di tempat terpisah, Kabag. Hukum, Organisasi dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pangandaran, Jajat Supriadi, SH., M.Si., mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati No. 42/2015 tentang Unit Layanan Pengandaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pangandaran, dibentuk berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2014 bahwa ULP di bawah Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Pembangunan sebagai ketuanya.

“ULP Kabupaten Pangandaran terdiri dari Sekretariat 5 orang PNS dan Pokja 14 orang yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa jabatannya melekat, terdiri dari Pokja Barang, Pokja Kontruksi, serta Konsultan dan jasa lainnya,” jelas Jajat.

Dia menambahkan, Kabupaten Pangandaran bisa melakukan Lelang Pengadaan Barang/Jasa di bawah naungan Sekretariat Daerah Kepala Bagian Pembangunan, sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Berdasarkan SK Nomor 800.5/kpts.09-huk.org/2016 tentang PNS yang diperbantukan pada ULP dan Kelompok Kerja Barang/Jasa di Kabupaten Pangandaran,” pungkas Jajat. (Mad/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles