Soal Lahan Harim Laut & Sungai, Warga Tagih Janji DPRD Pangandaran

Soal Lahan Harim Laut & Sungai, Warga Tagih Janji DPRD Pangandaran

Salah seorang warga Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, menunjukkan surat yang memuat 4 poin petisi, terkait penyelesaian permasalahan tanah harim laut dan harim sungai. Photo: Madlani/HR.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat),-

Warga Desa Sukaresik yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Sukaresik dan Tanah Harim Laut, Sungai, menagih janji kepada DPRD Kabupaten Pangandaran, terkait penyelesaian permasalahan tanah harim laut dan harim sungai seluas 5 hektare di objek wisata Karangtirta yang disertifikatkan atas nama lima kepemilikan di lahan tersebut.

Menurut Edin, salah seorang warga, bahwa sebelumnya warga telah melakukan audiensi dengan DPRD, pemerintah daerah dan pihak terkait, pada hari Jum’at, tanggal 11 Maret 2016 lalu, untuk mengkaji dan meninjau ulang hak kepemilikan tanah tersebut, sekaligus akan menindaklanjutinya.

“Saat itu kami mengajukan 8 poin petisi dan akhirnya disepakati menjadi 4 poin, yaitu poin 1, tetap mempertahankan destinasi wisata Karangtirta sebagai objek wisata alam dengan mempertahankan kearifan lokal, ciri khas dan adat istiadat,” terangnya, kepada HR Online, Senin (28/03/2016).

Selanjutnya, poin 2, sepakat mengkaji ulang penerbitan SPPT tanah seluas 5 hektare sesuai ketentuan Undang Undang, poin 3, mengutamakan penyelesaian permasalahan di lokasi tersebut sebelum menerbitkan perizinan, dan poin 4, DPRD dan pemerintah daerah akan mengikuti, memantau dan mendorong penyelesaian permasalahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang Undang, serta menyampaikan hasil kepada semua pihak.

Namun, kata Edin, hingga saat ini belum ada kejelasan langkah apa saja yang telah dilakukan DPRD dan pemerintah daerah, untuk menuntaskan persoalan yang sedang terjadi.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Desa Sukaresik dan Tanah Harim, Jemono, mengatakan, warga hanya ingin mengetahui proses, mekanisme, teknis serta landasan hukum redistribusi adanya sertifikat atas nama lima orang pemilik lahan seluas 5 hektare di harim laut dan harim sungai tersebut.

“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menegaskan, bahwa tanah yang boleh diredistribusi diantaranya tanah terlantar, tanah bekas swapraja, tanah partikelir dan tanah yang bersifat absentee atau guntai. Kasus yang terjadi saat ini tidak ada alasan bagi pemda untuk menunda keputusan pengembalian tanah tersebut ke negara,” jelas Jemono.

Hal senada diungkapkan Asep Bekti Bil Huda, warga lainnya. Menurut dia, pemerintah daerah dan DPRD hendaknya secepat mungkin menyelesaikan persoalan ini, karena semakin hari gejolak persoalan penyertifikatan tanah harim tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak.

“Kalau dalih atau alasan belum adanya Perda di DOB Pangandaran, itu hal klasik. Undang Undang DOB masih berlaku regulasi dari kabupaten induk, sebelum DOB mengeluarkan regulasi baru. Kita akan laporkan apabila pemerintah daerah dan DPRD belum juga turun melakukan uji petik permasalahan ini,” tandas Asep Bekti. (Madlani/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles