Tak Terima Banprov Infrastruktur, Desa di Kota Banjar Tak Jadi Masalah

Tak Terima Banprov Infrastruktur, Desa di Kota Banjar Tak Jadi Masalah

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Desa-desa di Provinsi Jawa Barat, tak terkecuali desa di Kota Banjar, untuk tahun 2016 ini tidak akan menerima bantuan provinsi (banprov) untuk infrastruktur perdesaan. Hal itu diduga dana banprov dipangkas untuk anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar.

Sekretaris Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Sulaeman Zajuli, mengakui, bahwa desanya tak akan menerima banprov untuk infrastruktur perdesaan yang biasa diterimanya sebesar Rp. 100 juta. Namun, untuk kinerja aparatur desa sebesar Rp.15 juta tetap akan diterima.

Sulaeman mengaku, pihaknya menerima informasi itu dari pihak Kecamatan Langensari, tapi tanpa menerima alasan kejelasannya. Jadi, terkait adanya isu dipangkas untuk anggaran PON Jabar, pihaknya tidak mengetahuinya.

“Jika dari awal tidak dialokasi dalam APBD Provinsi Jabar, berarti itu syah-syah saja. Terlebih itu sudah menjadi kebijakan Gubernur,” katanya, saat ditemui HR, pekan lalu.

Namun, lain halnya jika dalam APBD provinsi untuk bantuan keuangan ke desa sudah dianggarkan, berarti tidak menjalankan ketentuan. “Saya sih meyakini karena tak akan menerima Banprov 2016, jelas sementara tidak dianggarkan di APBD Provinsi,” tandasnya.

Dia menilai, bagi desa-desa di Kota Banjar, meski tidak mendapatkan banprov untuk infrastruktur sebetulnya tidak ada masalah. Tapi memang setidaknya dengan adanya banprov dapat menjadi tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami berharap tahun depan Gubernur Jabar bisa mengalokasikannya lagi bantuan keuangan untuk infrastruktur perdesaan,” harap Sulaeman.

Sementara itu, Kepala Kantor PMPDKBPol Kota Banjar, Wawan Gunawan, SP., M.Si., ketika dikonfirmasi HR via telepon selulernya, membenarkan, bahwa desa di Banjar untuk tahun ini tidak akan menerima banprov.

“Banprov 2016 ke desa se-Jabar ada penundaan. Namun, saya tak tahu persis alasan sebenarnya, yang jelas surat pemberitahuan dari Pemprov Jabar sudah kami terima,” katanya.

Ditemui terpisah, Kepala Seksi Pemdes PMPDKBPol Kota Banjar, Krisdianto, menambahkan, bahwa dana kinerja aparatur desa Rp.15 juta, tetap akan diterima. Cuma untuk infrastuktur perdesaan Rp.100 juta memang ditunda.

“Yang jelas alasan resminya, kami sudah menerima surat pemberitahuan soal tersebut dari Setda Provinsi Jabar tertanggal 11 Maret 2016, perihal Kantuan Keuangan Desa untuk Infrastruktur Perdesaan,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, isi dari surat itu menginformasikan karena banyaknya program prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2016. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga Bantuan Keuangan Provinsi untuk infrastruktur perdesaan tidak dapat dianggarkan pada APBD Provinsi Jabar TA 2016. Bantuan tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD Jabar TA 2017. (Nanks/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles