Anggota DPRD Pangandaran Diminta Turun ke Lapangan, Jangan Terus di Kantor!

Anggota DPRD Pangandaran Diminta Turun ke Lapangan, Jangan Terus di Kantor!

Anggota DPRD Pangandaran saat melakukan pembahasan Perda di Gedung DPRD Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Muhamad Taufiq Martin, memberikan kritikan kepada anggota DPRD Pangandaran yang masuk di jajaran Alat Kelengkapan Dewan (Bapemperda dan Komisi). Menurut dia, memasuki triwulan dua, harusnya anggota DPRD banyak kegiatan di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Harusnya anggota yang masuk AKD melaksanakan fungsi pengawasan pada pelaksanaan Perda yang sudah dilembar daerahkan. Hal itu untuk mengontrol di lapangan hasil Perda yang sudah disahkan. Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan apa tidak. Perlu diawasi sejauhmana aplikasi di lapangannya. Jangan malah di kantor terus, ke lapangannya kapan? Kalau saya masuk di komisi, pasti turun ke masyarakat dengan mengajak wartawan untuk sidak langsung,” kata M Taufiq, Senin (20/06/2016).

Komisi-komisi juga, kata Taufiq, harusnya turun ke lapangan. Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat misalnya, mengawasi terkait persiapan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri, program pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan raskin gratis.

Selanjutnya Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan, mengawasi perkembangan harga sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pengaturan lalu lintas di Obyek wisata, dan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian komisi 3 Bidang Pembangunan, mengawasi capaian proses lelang untuk pekerjaan infrastruktur dan penanganan limbah dalam kegiatan lingkungan hidup.

Sementara itu, ditanya kenapa kerja anggota DPRD pada triwulan kedua ini hanya menyusun Perda dan selalu di kantor, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, mengatakan, sesuai dengan fungsinya anggota DPRD yaitu, pertama fungsi sebagai badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), kedua fungsi Badan Anggaran (Banggar), dan ketiga fungsi pengawasan. “Pangandaran sebagai DOB belum banyak memiliki Perda. Kebanyakan masih menggunakan payung hukum Perbup atau masih menggunakan Perda yang menginduk ke Ciamis. Kapan kalau tidak sekarang?,” katanya.

Tugas DPRD, lanjut dia, disamping melakukan pengawasan, juga harus membuat dan membahas regulasi Perda serta membahas anggaran. “Namun, seluruh fungsi DPRD, akan kami lakukan dengan menyesuaikan jadwal yang efeketif,” katanya.

Menurut Iwan, saat ini Pansus 1 yang terdiri dari 9 Anggota DPRD tengah konsen membahas lima raperda, Pansus 2 membahas dua peraturan DPRD. “Namun, kami juga dalam hari yang bersamaan dengan pembahasan Perda, menjadwalkan akan melakukan fungsi pengawasan. Dan saat ini masih tahap proses persiapan. Kami pun sudah menugaskan komisi 2 untuk melakukan sidak di lapangan terkait harga sembilan bahan pokok menjelang lebaran. Juga komisi 3 sudah kami minta melakukan sidak hasil pembangunan,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles