Bupati Pangandaran Minta Waktu Seminggu Bereskan Lahan Eks Startrus

29/07/2016 0 Comments
Bupati Pangandaran Minta Waktu Seminggu Bereskan Lahan Eks Startrus

Musyawarah mediumisasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, PT. Pancajaya Makmur Bersama Grand Pangandaran dan Petani Penggarap, bertempat di Aula Kantor Bupati. Photo : Madlani/ HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, Kamis (28/07/2016), meminta waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan persoalan terkait lahan eks startrus. Hal itu terungkap ketika mediumisasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, PT. Pancajaya Makmur Bersama Grand Pangandaran dan Petani Penggarap, bertempat di Aula Kantor Bupati.

Muyawarah tersebut dijaga ketat pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP. Tidak lupa, hadir juga dalam musyawarah itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ciamis, Kepala Desa Wonoharjo, dan Kepala Desa Pananjung.

Pada kesempatan itu, Jeje menjelaskan, rencana penataan dan pembangunan di lahan startrus menelan biaya sekitar 40 miliar. Termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, relokasi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan gedung.

“Karena perwakilan petani penggarap melakukan protes pada saat PT PMB Grand Pangadaran mengosongan lahan, maka pemerintah meminta waktu selama satu minggu untuk penyelesaian permasalahan tersebut,” katanya.

Karmin, perwakilan petani penggarap, mengaku hanya ingin mempertanyakan legalitas sertifikat dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki PT PMB. Pasalnya, pihaknya menemukan kejanggalan dalam penerbitan legalitas tersebut.  

“Masa penerbitan sertifikat dengan tanggal pelaksanaan pengukuran tanah tanggalnya sama, kok bisa dalam satu hari sertifikat terbit. Selain itu, penerbitan IMB lebih dulu ketimbang penerbitan sertifikat. Dengan kata lain, lahannya belum ada tapi ijinnya (IMB) sudah terbit,” katanya.

Direktur PT PMB Grand Pangandaran, Alif Joko, mengatakan, awalnya pihaknya telah membeli lahan eks Startrus kepada pihak bank sebanyak 31 sertifikat pada 2015. Namun karena ada kepentingan, dari 31 sertifikat disatukan menjadi 9 sertifikat atas nama PT PMB, yaitu tanggal 4 April 2016.

“Saat kami beli kepada pihak bank, sertifikat itu sudah Hak Guna Bangunan (HGB). Karena PT Startrus mempunyai hutang ke pihak Bank, lalu kami beli sebagai pemegang HGB. Jadi lahan seluas 196 hektar eks PT Startrus tersebut yang ada di Desa Wonoharjo dan Pananjung bukan hasil merampas atau merampok. Jadi wajar dong kalau kami ingin membereskan tempat kami,” katanya.

Alif juga menyayangkan aksi yang dilakukan petani penggarap yang terkesan justru ingin menempati dan memiliki lahan tersebut. Alif mengaku, sebenarnya pihaknya ingin ikut mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Tetapi, munculnya permasalahan itu justru membuat tidak kondusif.

Koordinator Kantor Perwakilan BPN Pangandaran, Agus Suharto, mengatakan, sertifikat adalah alat bukti kepemilikan yang kuat. Tetapi pemegangnya HGB. Kenapa HGB, karena pemegangnya berbadan hukum.

Lanjut Agus, HGB beralih ke PT PMB pada tahun 2015, didaftarkan di Kantor BPN Ciamis berdasarkan akta peralihan yang sebelumnya dipegang oleh PT Startrus tahun 1997 ke pihak Bank NISP lalu ke PT PMB.  

Mengenai tanggal penerbitan sertifikat, kata Agus, tanggal 4 April 2016 itu hanya penggabungan beberapa sertifikat, yang secara aturan itu diperbolehkan.

“Kalau soal kenapa tanggal pengukuran dengan terbitnya sertifikat itu sama, karena pengukurannya oleh Kanwil. Kita hanya mengutip saja, karena kalau diatas 10 hektar itu dilakukan oleh Kanwil,” ucapnya. (Mad/R4/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!