Dasar Hukum Penertiban PKL IC Ciamis Tidak Relevan

28/07/2016 0 Comments
Dasar Hukum Penertiban PKL IC Ciamis Tidak Relevan

Ilustrasi. Photo : Ist/ Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Penasehat Paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Komplek Islamic Center, Toni Ichlas, ketika ditemui Koran HR, Senin (25/07/2016), menegaskan bahwa dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang K3, yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penertiban PKL sudah tidak relevan.

“Kan sudah ada Perda baru Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Otomatis, Perda Nomor 10 tahun 2015 tidak berlaku lagi,” katanya.

Sayangnya, kata Toni, Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL kurang disosialisasikan, sehingga banyak PKL di Kabupaten Ciamis yang tidak mengetahuinya. Bila sosialisasi dilakukan maksimal, Toni yakin PKL akan memahaminya.

“Sebelum melakukan penertiban, harusnya perda itu disosialisasikan. Dengan begitu, pedagang akan paham tentang manfaat penertiban maupun relokasi yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Toni meyakini, pedagang selevel dengan UKM merupakan orang baik-baik yang sadar dan taatb hukum. Mereka juga memiliki keinginan agar Ciamis menjadi lebih baik, tertib, indah dan nyaman tanpa ada yang harus dirugikan.

Menurut Toni, Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL memiliki semangat penataan. Untuk itu, penataan, penertiban dan pemberdayaan PKL harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.

“PKL perlu diberi pembinaan agar mengerti dan mau direlokasi ke tempat yang baru. Lapak baru memang belum tentu ramai, tapi bila kualitas dagangan mampu bersaing, konsumen akan datang sendiri,” katanya.

Toni juga berpendapat, sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai area khusus pusat keramaian baru. Para pedagang atau PKL bisa diajak berkomunikasi untuk mengembangkannya.

Lebih lanjut, Toni menambahkan, dengan lahirnya Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, maka Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang K3 harus menyesuaikan dengan semangat perda baru. (Deni/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!