Bupati: Awal 2017, SOTK Pemkab Ciamis Akan Dirombak

05/08/2016 0 Comments
Bupati: Awal 2017, SOTK Pemkab Ciamis Akan Dirombak

Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Pemkab Ciamis saat ini tengah menyusun perombakan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) baru yang akan diberlakukan pada awal tahun 2017 mendatang. Perombakan ini dilakukan menyusul adanya perubahan peraturan terkait kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat dalam pengelolaan bidang garapan.

Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, mengatakan, terjadinya perombakan SOTK diawali dari munculnya peraturan baru, dimana bidang kehutanan, bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi. Selain itu, tambah dia, pihaknya pun ingin melakukan penguatan kinerja di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis untuk mempercepat capaian pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Iing menjelaskan, setelah adanya perubahan kewenangan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan dihapuskan. Bidang Kehutanan akan dilimpahkan ke Pemprov Jabar. Sementara Bidang Perkebunan akan digabungkan dengan Dinas Pertanian. Begitu juga bidang ESDM yang ada di Dinas Binamarga akan dilimpahkan ke Pemprov Jabar.

“Karena ada beberapa bidang yang dihapus, karena dilimpahkan ke provinisi, maka konsekuensinya kita harus melakukan penggabungan beberapa bidang ke OPD lain. Selain itu, pada perombakan ini pun kita berinisiatif untuk melebur dan menggabung beberapa bidang lainnya, dengan tujuan untuk penguatan kinerja,” terangnya, kepada Koran HR, di Pendopo Bupati Ciamis, Senin (01/08/2017).

Menurut Iing, OPD yang dihapus dalam rangka penguatan kinerja, diantaranya Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Binamarga, SDA dan ESDM, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Peternakan dan Perikanan.

Dinas Binamarga, SDA dan ESDM, lanjut Iing, akan diubah nomenklakturnya menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman. Namun, bidang Keciptakrayaan yang membidangi pembangunan gedung dan kantor, akan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman.

“Di bidang Keciptakaryaan ini banyak sub bidangnya, sehingga rencananya di Dinas PU dan Permukiman akan gemuk jumlah bidangnya,” imbuhnya.

Sementara bidang Kebersihan dan Tata Ruang, tambah Iing, nantinya akan digabung dengan bidang Lingkungan Hidup. Dengan begitu, nomenklaturnya akan diubah menjadi Dinas Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. “BPLH dihapus, karena ada sebagian kewenangan yang diambil oleh pemerintah pusat. Jadi, dari status Badan kita turunkan menjadi bidang Lingkungan Hidup,” terangnya.

Sedangkan Dinas Pertanian, kata Iing, akan digabungkan dengan bidang perkebunan dan bidang peternakan. Dimasukannya peternakan ke Dinas Pertanian, menurutnya, untuk menyesuikan rumpun bidang peternakan di pemerintah pusat yang masuk ke Kementerian Pertanian. “ Meski peternakan masuk ke pertanian, namun bidang Pangan akan digabungkan dengan bidang Perikanan. Dengan begitu, nanti akan terbentuk OPD baru dengan nama Dinas Perikanan dan Pangan,” ujarnya.

Untuk menguatkan program penanggulanan kemiskinan, kata Iing, pihaknya akan memisahkan bidang Sosial dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan begitu, lanjut dia, bidang Sosial akan berdiri sendiri menjadi dinas baru dengan membawahi beberapa bidang baru terkait penanggulan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sementara bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berdiri sendiri menjadi dinas.

“Yang menarik, Dinas Perhubungan akan dipisahkan dari bidang Komunikasi dan Informasi. Dinas Perhubungan akan berdiri sendiri. Namun, bidang Komunikasi dan Informasi akan ditingkatkan menjadi dinas. Nanti di Dinas Kominfo ini akan dibentuk beberapa bidang baru, seperti bidang Statistik dan Pengolahan Data,” ujarnya.

Sementara bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan, kata Iing, akan dikembalikan lagi ke Dinas Parawisata. Dinas Pendidikan, nantinya hanya membawahi bidang kependidikan, pemuda dan olahraga. “Nomenklaturnya nanti menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Parawisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kata Iing, nomenklaturnya akan diubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. “ Adanya perubahan nomenklaktur di Disperindag, sebagai bentuk penyesuian dengan rumpun di kementerian. Pasalnya, kami memiliki pengalaman saat mengajukan program ke Kementerian terkait usulan UMKM. Karena pada kop surat Diperindag Ciamis tidak tercantum UMKM, maka program yang kami usulkan tidak direspon,” terangnya.

Sementara itu, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Badan Penyuluh (B4K), Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kepagawaian dan Diklat Daerah (BKDD) dan Badan KB, Dinas Satpol PP dan Kantor Kesbang, tidak mengalami perubahan.

“Hanya Kantor Perpustakaan Daerah akan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Perpustakaan Daerah,” imbuhnya. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!