DPRD Pangandaran Ancam Pidanakan Kecurangan pada Lelang Proyek

11/08/2016 0 Comments
DPRD Pangandaran Ancam Pidanakan Kecurangan pada Lelang Proyek

Ilustrasi Lelang Proyek. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Menyusul 7 paket pekerjaan fisik di lingkungan Pemkab Pangandaran dinyatakan gagal lelang setelah menempuh proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangandaran, tampaknya mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Pangandaran. DPRD pun memanggil pejabat ULP, Pokja serta Dinas PU dan Hubkominfo sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab untuk diminta penjelasannya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Syarif Chairul Anwar, mengatakan, pihaknya sengaja memanggil pihak yang terkait dalam proses lelang untuk mencari tahu apa alasan sehingga 7 paket pekerjaan fisik bisa gagal lelang. Pasalnya, kata dia, pihaknya khawatir ada praktek permainan curang yang menyebabkan 7 paket pekerjaan fisik hingga dinyatakan gagal lelang.

“Kami dari Komisi III DPRD berhak mempertanyakan alasan terjadinya gagal lelang hingga mencapai 7 paket pekerjaan. Karena tidak biasanya paket pekerjaan yang gagal lelang bisa sebanyak itu. Hal itu jelas jadi pertanyaan semua pihak. Makanya, kami panggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan,” katanya, kepada Koran HR, usai menggelar rapat kerja dengan ULP, Pokja serta Dinas PU dan Hubkominfo Pangandaran, di Gedung DPRD Pangandaran, Selasa (09/08/2016).

Syarif menambahkan, pihaknya pun khawatir apabila banyak paket pekerjaan fisik yang dinyatakan gagal lelang bisa menghambat laju pembangunan di Kabupaten Pangandaran.  “Tinggal 5 bulan lagi ke bulan Desember. Sementara saat ini masih ada 7 paket pekerjaan fisik yang belum selesai proses lelangnya. Dengan waktu yang mepet ini, apakah sebuah pekerjaan fisik bisa selesai dengan hasil yang berkualitas baik? Itu yang menjadi pertanyaan kami,” ungkapnya.

Heri—sapaan akrab Syarif—meminta ULP dan Pokja sebagai pihak penyelenggara lelang proyek agar bekerja sesuai dengan kolidor hukum yang berlaku. Dia pun mengancam akan menempuh jalur hukum apabila dalam proses lelang ditemukan kecurangan.

“ULP dan Pokja harus selaras dengan apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa bekerjalah sesuai dengan kolidor hukum. Makanya, kalau dalam proses lelang ini ditemukan ada kecurangan, maka kami tak akan segan-segan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya. (Ntang/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!