Mediasi Sengketa Tanah Tanpa Hasil, Ketua DPRD Pangandaran Kecewa

16/08/2016 0 Comments
Mediasi Sengketa Tanah Tanpa Hasil, Ketua DPRD Pangandaran Kecewa

Suasana dengar pendapat dari Forum Masyarakat Desa Sekitar Hutan (FMDSH) Kecamatan Langkaplancar, , di Kantor DPRD Pangandaran, Senin (15/8/2016). Photo: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, menyayangkan ketidakhadiran pihak Perhutani dan BPN Kabupaten Pangandaran dalam agenda dengar pendapat dengan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Desa Sekitar Hutan (FMDSH) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran di Kantor DPRD Pangandaran, Senin (15/8/2016).

Sebagai penengah yang memfasilitasi sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak perhutani, Iwan selain kecewa, juga bingung karena dalam agenda tersebut tidak ada kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

“Ini urusannya menyangkut persoalan lahan yang dilelola Perhutani dengan masyarakat. Jelas kita kecewa sebagai penengah tidak bisa menyimpulkan persoalan ini. Saya kira Perhutani kurang manfaatnya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Pasalnya terlihat banyak permasalahan yang sama, bukan 2 desa saja. Saya minta hutan di Langkaplancar itu sebagai lahan konservasi yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan penyerap air. Namun, kini mulai rusak dan kurang bermanfaat bagi masyarakat,”jelas Iwan.

Sementara itu, Sekretaris FMDH, Kunkun Herawanto, mengatakan, agar sengketa masalah sisi batas tanah adat, lahan warga dengan lahan Perhutani segera diselesaikan dengan status jelas. Karena dari pihak masyarakat sudah memiliki bukti kepemilikan lahan Blanko leter C dan SPPT.

“Status tanah hak milik masyarakat yang ada dikawasan hutan juga harus jelas. Akan tetapi  kenapa hasilnya malah ditebang Perhutani yang sekarang kayunya ada di Polsek Langkaancar? Selain itu, pengelolaan kawasan  hutan dengan kemiringan 45 derajat harus sebagai penyeimbang alam atau hutan lindung, bukan malah ditebangi. Kawasan hutan produksi harus jelas, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Langkaplancar, bukan malah menyengsarakan,” tegasnya.

Sedangkan dari pihak Perhutani, Sutarman, Staf  TU Perum Perhutani, mengatakan permintaan maaf atas ketidakhadiran pimpinannya dikarenakan sedang sakit. Namun, hasil dari pembiacaraan yang berlangsung akan disampaikan kepada pimpinan Perhutani.

“Saya minta maaf karena belum bisa menanggapi masalah ini, karena saya tidak mempunyai kewenangan. Tetapi semua aspirasi akan kami catat dan disampaikan kepada pimpinan saya,” singkatnya. (Madlani/R6/HROnline)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!