Soal Tanah, Warga Pangandaran Sesalkan Perhutani “Main Serobot”

15/08/2016 0 Comments
Soal Tanah, Warga Pangandaran Sesalkan Perhutani “Main Serobot”

Suasana dengar pendapat dari Forum Masyarakat Desa Sekitar Hutan (FMDSH) Kecamatan Langkaplancar, , di Kantor DPRD Pangandaran, Senin (15/8/2016). Photo: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Forum Masyarakat Desa Sekitar Hutan (FMDSH) Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran menyesalkan permasalahan tanah masyarakat yang selalu bergeser. Tiap tahun, pihak perhutani tidak pernah melibatkan masyarakat dalam proses pengukuran, sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Dalam jejak pendapat dengan DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (15/8/2016), Oteng Dakik Solehudin, Ketua Kordinator FMDSH, meminta permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dengan pihak BPN serta Perhutani. Minimalnya sengketa tanah yang meresahkan warga tersebut diketahui oleh DPRD Pangandaran.

“Sebagai contoh kasusnya, tanah enklafe (hak milik masyarakat) di Blok Cingenca, Desa Bangunjaya, milik Sumarna yang bukti kepemilikan SPPT dan leter C ada, justru malah diklaim oleh pihak Perhutani. Luasnya  mencapai 18 hektar yang berada di Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar. Ini masalah besar yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Kendati Oteng Dakik meminta semua pihak terkait tidak menyepelekan persoalan tersebut, tetapi pihak Perhutani dan BPN tidak hadir dalam undangan yang dilayangkan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran, malahan pihak perhutani hanya mewakilkan stafnya.

“Kita menyesalkan kehadiran staf Perhutani yang memang tidak mempunyai kebijakan apa-apa. Seharusnya pemegang kebijakan dari BPN maupun Perhutani bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (Madlani/R6/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!