Terkait Pengunduran Diri Sekdes, PPDI Ciamis Bakal Laporkan Kades Cieurih

11/08/2016 0 Comments
Terkait Pengunduran Diri Sekdes, PPDI Ciamis Bakal Laporkan Kades Cieurih

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menggelar pertemuan di salah satu rumah makan di wilayah Ciamis kota. Pertemuan itu membahas soal pengunduran diri Adang Sekretaris Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku. Photo : Eji Darsono/ HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menggelar pertemuan di salah satu rumah makan di wilayah Ciamis kota. Pertemuan itu membahas soal pengunduran diri Adang Sekretaris Desa Cieurih, Kecamatan Cipaku.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran HR, awalnya Adang didesak mundur dari jabatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa Cieurih, Nanang Kusdiana, SE. Alasannya karena selain menjadi Sekretaris Desa, saat ini Adang juga merangkap sebagai Kepala Taman Kanak-kanak (TK) di desa setempat.

Ketua PPDI Kecamatan Cipaku, Budi, ketika dimintai tanggapan oleh Koran HR, Minggu (07/08/2016), mengatakan, pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa memang hak serta kewenangan kepala desa.

Namun demikian, Budi menilai Kepala Desa Cieurih terkesan arogan dan memaksakan diri saat memberhentikan sekretarisnya Kepala Desa berdalih sekretarisnya mempunyai posisi rangkap jabatan.

“Sebenarnya, kami (PPDI) sudah melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Ketua Umum PPDI Kabupaten Ciamis, Toto Soeryanto, mengatakan, pelaksanaan hak preogratif Kepala Desa Cieurih telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menurut Toto, pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

“Kemudian diubah lagi dengan PP No 47 tahun 2015. Pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam PP desa serupa dengan UU desa,” kata Toto.

Toto menegaskan, undang-undang desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tidak mengatur soal rangkap jabatan yang dimiliki perangkat desa.

Kepada Koran HR, Toto mengaku bakal melaporkan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Cieurih terkait hak preogratifnya dalam memberhentikan perangkat desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

“Sebab, bila tidak dilaporkan, khawatir banyak perangkat desa yang terpaksa mundur dari jabatan akibat arogansi kepala desa,” katanya.

Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat, Rofik Hiekmayana, ketika dimintai tanggapan, mengaku prihatin terhadap pelaksanaan pemberhentian perangkat desa yang tidak mengacu pada aturan.

“Walaupun Sekretaris Desa Cieurih akhirnya menyatakan memilih mengundurkan diri, PPDI tetap harus mencari jalan keluar. Jadi perangkat desa jangan mengalah begitu saja,” katanya.  (Dji/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!