Tumbuhkan Sadar Hukum, Pemkab Pangandaran Bina Kades dan BPD

04/08/2016 0 Comments
Tumbuhkan Sadar Hukum, Pemkab Pangandaran Bina Kades dan BPD

Pemkab Pangandaran, saat menggelar pembinaan bagi kepala desa dan anggota badan permusyawarahan desa (BPD). Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, menggelar pembinaan bagi kepala desa dan anggota badan permusyawarahan desa (BPD). Pembinaan itu dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi kepala desa dan anggota BPD. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Jajat Supriadi, SH.,MH, ketika ditemui Koran HR, Senin (01/08/2016), mengatakan, pembinaan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti korupsi, penyalahgunaan obat-obatan dan lainnya.

“Ini sangat penting bagi pemangku kebijakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Sebagai kabupaten baru, Pangandaran harus ditata sejak awal. Dan upaya ini untuk mencegah kepala desa dan anggota BPD terjerat masalah hukum,” katanya.

Dalam kegiatan pembinaan kepala desa dan anggota BPD tersebut, kata Jajat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menggandeng pihak Kepolisian Resor (Polres) Ciamis dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis.

“Kita berharap kegiatan pembentukan, pembinaan desa sadar hukum dan HAM ini juga bisa menjadi sarana yang positif dan konstruktif bagi peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah dan desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, kata Jajat, pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum diharapkan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang baik, adil dan optimal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, kata Jajat, ada empat pembahasan antaralain persoalan kesadaran hukum, tindak pidana korupsi, kejahatan lingkungan hidup berikut pencegahannya serta bahaya narkoba.

“Ada tujuh desa sadar hukum yang sudah diusulkan tahun ini. Yaitu Desa Putrapinggan, Purbahayu, Parigi, Ciliang, Bangunjaya, Bangunraya, dan Langkaplancar. Sedangkan Desa Pangandaran dan Pananjung belum karena kurang memenuhi delapan indikator desa sadar hukum,” kata Jajat.

Jaksa Fusngsionaris Kejaksaan Negeri Ciamis, Dahwan, berpesan agar kepala desa dan anggota BPD tidak terjerat dengan masalah hukum. Dia menegaskan, korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja. Untuk itu, pengadministrasian di tingkat desa harus dilakukan dengan benar. (mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!