Blanko E-KTP Kurang, Bupati Pangandaran: Itu Terjadi Karena Tidak Dianggarkan!

05/09/2016 0 Comments
Blanko E-KTP Kurang, Bupati Pangandaran: Itu Terjadi Karena Tidak Dianggarkan!

Ilustrasi E-KTP. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan, kurangnya jumlah blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Catatan Sipil, Kependudukan, Sosial dan Transmigrasi (Disdukcapilsostrans) Pangandaran, karena tidak dianggarkan pada APBD Pangandaran tahun 2016.

“Saya juga pernah menanyakan kepada staf kenapa blanko e-KTP tidak dianggarkan pada APBD tahun 2016, saat pembahasan tahun lalu. Alasannya dulu tidak ada uangnya. Pada pembahasan APBD tahun 2016 atau tepatnya akhir tahun lalu, saya belum dilantik menjadi bupati. Jadi, tidak ikut memetakan pengalokasian anggaran,” katanya, kepada HR Online, akhir pekan lalu. [Berita Terkait: Blanko E-KTP Kurang, Disdukcapil Pangandaran Kewalahan Hadapi Permintaan]

Jeje menambahkan, ketika dirinya menjabat bupati, kemudian melakukan rasionalisasi anggaran dengan menangguhkun sejumlah program serta kegiatan yang dinilai kurang perlu. Kemudian anggaran yang ditangguhkan tersebut dialihkan untuk membiayai sejumlah program prioritas, salah satunya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Termasuk anggaran yang dialihkan itu salah satunya untuk pengadaan blanko e-KTP dan peralatannya. Kami sudah siapkan anggaran Rp. 3,5 milyar untuk pengadaan blanko dan alat pendukungnya. Dan anggarannya sudah dimasukan dalam usulan APBD Perubahan tahun 2016,” ujarnya.

Jeje pun mengakui pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pangandaran saat ini masih lemah. Hal itu, menurutnya, karena tidak ditunjang oleh anggaran yang memadai.

“Untuk pengadaan blanko dan peralataan e-KTP menjadi program prioritas pada usulan anggaran perubahan tahun ini. Artinya, ketika anggaran perubahan sudah berjalan, permasalahan e-KTP tidak akan menemui kendala lagi,” ujarnya.

Untuk perekaman E-KTP saat ini, lanjut Jeje, pihaknya masih mengandalkan pasokan blanko dari pemerintah pusat. “Blanko yang diberi oleh pemerintah pusat jumlahnya sangat minim atau tidak mencukupi kebutuhan. Makanya, pemerintah daerah harus melakukan pembelian blanko untuk menutupi kebutuhan,” pungkasnya. (Mad/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!