Bupati Ciamis Tak Sepakat UPTD Pendidikan Dihapuskan

19/09/2016 0 Comments
Bupati Ciamis Tak Sepakat UPTD Pendidikan Dihapuskan

Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, menegaskan, pihaknya tidak sepakat apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan dihapuskan pada perombakan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) di lingkungan Pemkab Ciamis yang akan diberlakukan awal tahun 2017 mendatang. Menurutnya, keberadaan UPTD Pendidikan di tiap kecamatan masih dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekedar catatan, wacana penghapusan UPTD Pendidikan dan Kebudayan pada SOTK Pemkab Ciamis tahun 2017 bergulir saat DPRD Ciamis melakukan pembahasan Raperda tentang Perangkat Daerah yang menjadi payung hukum perombakan SOTK. DPRD berpandangan bahwa dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyiratkan adanya larangan pembentukan kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang dipimpin oleh pejabat struktural.

Adapun nantinya dibentuk UPT di beberapa dinas atau badan, menurut DPRD, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016, harus diisi oleh PNS Fungsional dan menghilangkan jabatan struktural. Karena dalam PP tersebut terdapat penafsiran bahwa kantor UPT yang dibentuk harus berhubungan langsung dengan pelayanan  masyarakat.

Dengan begitu, DPRD menyimpulkan, apabila Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk, sama dengan melanggar PP nomor 18 tahun 2016. Karena kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan tidak langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

“Pada SOTK tahun 2017 nanti UPTD Pendidikan di Ciamis masih ada dan tidak dihapus. Malah jumlahnya akan kita tambah 1 dari 26 menjadi 27 kantor UPTD. Penambahan itu menyusul pemekaran Kecamatan Banjaranyar,” kata Iing, kepada Koran HR, pekan lalu.

Iing menambahkan, jabatan struktural yang akan dihapus, justru di UPTD Puskesmas. Pihaknya, lanjut Iing, hanya akan menempatkan PNS Fungsional di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Ciamis. “Menurut penafsiran kami, jabatan struktural yang harus dihapuskan itu di Puskesmas. Sementara di UPTD Pendidikan harus tetap ada,” ungkapnya. (Tantan/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!