AMS dan Pangandaran Mengaji Dievaluasi Gubernur, PKB: Kritikan Kami Tidak Salah

28/10/2016 1 Comment
AMS dan Pangandaran Mengaji Dievaluasi Gubernur, PKB: Kritikan Kami Tidak Salah

Logo Partai PKB. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Pangandaran, Ngisom, mengatakan, program Ajeungan Masuk Sekolah (AMS), Pangandaran Mengaji dan Pangandaran Hebat, ternyata mendapat koreksi dari Pemprov Jabar. Hal itu setelah APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2016 mendapat evaluasi dari Gubernur Jabar.

Menurut Ngisom, hasil evaluasi Gubernur menyatakan bahwa tiga program tersebut tidak jelas indikatornya, target kinerja serta output yang akan dicapainya. “Dengan begitu, penolakan Fraksi PKB terhadap penetapan APBD Perubahan 2016, terutama terhadap tiga program tersebut, yang sebelumnya dianggap oleh pihak eksekutif tidak rasional, tidak mendasar dan tidak beralasan, kini terjawab sudah. Artinya, kritikan dan koreksi yang kami sampaikan waktu itu, ternyata tidak salah. Buktinya, hasil kajian gubernur sama dengan pandangan kami,” tegasnya, kepada HR Online, Jum’at (28/10/2016).

Namun demikian, lanjut Ngisom, pihaknya tidak menolak terhadap tiga program tersebut. Malah, Fraksi PKB sangat mendukung, karena tujuan dari tiga program itu memiliki semangat dalam membangun akhalaqul karimah masyarakat. Hanya, kata dia, pihaknya mengkritisi teknis pelaksanaan tiga program tersebut yang terkesan tanpa perencanaan yang jelas.

“Kami memandang tiga program tersebut kurang siap di tataran teknis, sehingga perlu dilakukan kajian kembali. Salah satu contoh, dalam menentukan krateria ajengan yang dilibatkan pada program AMS, kami memandang tidak jelas aturannya. Sehingga kami khawatir dalam pemilihannya nanti akan menimbulkan kecemburaan dari ajengan yang tidak dilibatkan. Selain itu, masih banyak lagi keganjilan dalam teknis progam tersebut,” ujarnya.

Dalam evaluasi gubernur pun, kata Ngisom, menyebutkan bahwa Pemkab Pangandaran tidak mempertimbangkan kemampuan daerah lantaran memaksakan tiga program tersebut digulirkan. “Mungkin program ini harus digulirkan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Jalaludin, saat dihubungi Jum’at (28/10/2016), meminta Pemkab Pangandaran untuk segera melakukan revisi serta perbaikan terhadap APBD Perubahan pasca keluar evaluasi gubernur.

“Setelah mendapat evaluasi, Pemkab tentunya harus memformulasikan kembali perencanaan terhadap tiga program tersebut. Namun, apabila kondisi waktu yang tersedia sangat minim, maka kami menyarankan kepada Pemkab untuk menunda program tersebut sembari mempersiapkan perencanaannya yang matang,”pungkasnya. (Mad/R2/HR-Online)

About author

Related articles

1 Comment

    Leave a Reply