Buntut Penolakan APBD-P, Fraksi PKB–Bupati Pangandaran Saling ‘Tembak’

11/10/2016 0 Comments
Buntut Penolakan APBD-P, Fraksi PKB–Bupati Pangandaran Saling ‘Tembak’

Photo: Ilustrasi net/Ist

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Konstelasi politik di Kabupaten Pangandaran kembali menghangat setelah Fraksi PKB DPRD Pangandaran mengkritisi sejumlah kebijakan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2016. Fraksi PKB pun akhirnya melakukan penolakan terhadap APBD Perubahan. Sontak, hal itu membuat Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, geram.

Karena kritikan yang dilontarkan Fraksi PKB dinilainya mengada-ada, Jeje kemudian berani buka-bukaan. Dia menuding dibalik penolakan Fraksi PKB terhadap penetapan APBD Perubahan, disinyalir buntut dari penolakan dirinya terhadap sebuah program yang diminta sejumlah anggota DPRD Pangandaran.  

Sebelum penetapan APBD Perubahan, kata Jeje, sejumlah Ketua Fraksi di DPRD Pangandaran mengajak bertemu dengan dirinya. Dalam pertemuan sambil makan siang itu, lanjut dia, para Ketua Fraksi mengusulkan anggaran sebuah program agar diakomodir pada APBD Perubahan. Namun, Jeje tidak setuju dengan program tersebut.

“Saya tidak setuju, karena program yang disebut dana aspirasi DPRD itu rawan tersangkut masalah hukum. Karena tetap saja seluruh program itu dikelola oleh Pemkab. Setidaknya saya sebagai bupati akan ikut terseret kalau nanti ada masalah hukum. Makanya saya tolak,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Jeje, perwakilan Fraksi PKB yang ikut hadir, tidak menanyakan atau memberikan masukan terkait program Pangandaran Mangaji, Ajengan Masuk Sekolah dan Kartu Pangandaran Kertawaluya. Kalau benar niatnya ingin memberikan masukan, kata dia, kenapa tidak disampaikan pada pertemuan tersebut.

“Makanya, saya kaget ketika ada penolakan dari Fraksi PKB. Artinya, tidak salah kalau saya mensinyalir ada kaitan antara saya menolak dana aspirasi yang diminta DPRD dengan penolakan terhadap APBD Perubahan yang dilakukan Fraksi PKB,” tegasnya.

Sementara terkait pertanyaan Fraksi PKB yang menyoroti program intensifikasi pohon kelapa yang bertentangan dengan peraturan hibah dan bansos masih dialokasikan pada APBD Perubahan, Jeje mengatakan, program itu sudah dianggarkan pada APBD murni 2016. Dan tidak dilaksanakan karena pihaknya tahu program itu berpotensi melanggar hukum.

“Kenapa masih ada di APBD Perubahan, karena program itu tidak bisa dialihkan ke program lain. Lagi pula saat menganggarkan program itu, saya belum dilantik menjadi Bupati Pangandaran. Program itu pun tidak akan kami laksanakan dan dibiarkan menjadi silpa. Seharusnya saya yang balik tanya, kenapa DPRD yang didalamnya ada Fraksi PKB, kok menganggarkan program intensifikasi pohon kelapa? Saya heran kenapa pertanyaannya malah dibalik begitu,” tegas Jeje.

Jeje menganggap sikap Fraksi PKB tersebut hanya dagelan politik. Pasalnya, penolakan yang dilakukan Fraksi PKB sangat tidak mendasar dan hanya mengada-ada.

“Menurut saya penolakan itu sangat lucu. Kenapa lucu? Karena mereka (Fraksi PKB) menolak di saat penetapan APBD Perubahan. Sementara saat pembahasan hingga penetapan KUA PPAS mereka menyetujui. Kalau mau menolak, seharusnya saat pembahasan KUA PPAS. Sebab, usulan yang diakomdir di APBD Perubahan hampir 99 persen memindahkan usulan dari KUA PPAS. Ini kan lucu. Dan hanya ada di Pangandaran,” terangnya sembari tertawa.

Jeje menambahkan, Fraksi PKB menolak penetapan APBD-P lantaran persoalan program Pangandaran Mengaji, Ajengan Masuk Sekolah dan Kartu Kesehatan Pangandaran Kertawaluya, belum siap di tataran teknis, sangat tidak mendasar. Karena, menurutnya, dalam penetapan APBD tidak sampai membahas ke persoalan teknis, tetapi hanya pada tataran prinsip. 

“Secara prinsip, APBD Perubahan sudah mengakomodir 3 program tersebut melalui penetapan yang digelar dalam sidang paripurna DPRD. Setelah secara prinsip sudah jelas diakamodir di APBD, baru kami mempersiapkan teknisnya. Malah sebelum penetapan pun teknisnya sudah disiapkan. Makanya, di saat DPRD bertanya soal teknis program dan dinas terkait belum selesai melakukan pendataan program, itu wajar. Karena saat itu belum ada kepastian bahwa program tersebut diakomodir,” paparnya.

Jeje juga mempertanyakan komitmen Fraksi PKB dalam mendukung program pendidikan gratis, pendidikan berkarekter dan pelayanan kesehatan gratis serta penataan infrastruktur kawasan wisata yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2016. Menurutnya, apabila Fraksi PKB menolak penetapan APBD Perubahan, sama saja tidak setuju dengan program- program pro rakyat tersebut.

“Sekarang tinggal rakyat Pangandaran menilai, apakah Bupati salah dalam hal ini atau Fraksi PKB yang berulah macam-macam. Malah saya ingin bertanya, apakah mereka keberatan kami mengakomodir para Kyai dalam program AMS dan Pangandaran Mengaji. Apakah mereka tidak setuju kami memberikan subsidi kepada rakyat miskin dan memberikan subsidi pendidikan serta kesehatan kepada rakyat Pangandaran?,” tanya Jeje dengan nada tinggi.

Padahal, kata Jeje, program AMS dan Pangandaran Mengaji merupakan pelaksanaan dari amanat yang tercantum dalam Perda tentang Madrasah Diniyah. “ Yang buat Perda kan DPRD, salah satunya Fraksi PKB. Tapi kenapa ketika kami melaksanakan amanat Perda kok malah menolak penetapan APBD. Tapi, bukan kami alergi terhadap kritikan. Kalau ada masukan atau kritikan, ya tinggal sampaikan dalam catatan padangan fraksi, tidak perlu melakukan penolakan terhadap penetapan APBD,” tegasnya. (Mad/Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!