Demo ke DPRD dan Walikota Banjar, Ini Tuntutan Demonstran

31/10/2016 2 Comments
Demo ke DPRD dan Walikota Banjar, Ini Tuntutan Demonstran

Forum Gabungan Ormas dan LSM Kota Banjar saat berdemo di Kantor Walikota Banjar, Senin (31/10/2016). Photo : Hermanto/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Puluhan massa dari Forum Gabungan Ormas dan LSM Kota Banjar, kembali menggelar aksi unjuk rasa, Senin (31/10/2016) pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Sasaran pertama para demonstran ini adalah kantor DPRD Kota Banjar.

Dihadapan Ketua DPRD beserta anggota wakil rakyat lainnya, massa meminta DPRD agar segera membentuk Pansus untuk menyikapi permasalahan dugaan pencemaran lingkungan, dan menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika pembuatan dokumen UPL-UKL, yang diduga dilakukan salah satu rumah sakit swasta di Banjar.

Selain itu, massa juga meminta mencabut rekomendasi rumah sakit tersebut dari instansi terkait diantaranya Dishubkominfopar, Dinkes dan DCKTLH.

“Aksi sebelumnya, mereka sudah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan kita. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ujar Korlap aksi, Deni Mulyadi.

Deni menambahkan, pihaknya menuntut agar DPRD memanggil pihak-pihak terkait yakni sekretaris daerah, Inspektorat, dan walikota. “Karena dinilai lalai melaksanakan tugas dengan membiarkan RS Mitra Idaman berdiri sejak tahun yang 2006 sampai 2016,” katanya.

Menanggapi tuntutan demonstran, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi mengatakan, aspirasi dan tuntutan pendemo akan disampaikan ke instansi terkait, dan segera menindaklanjutinya dengan anggota dewan lainnya

Setelah menerima akan menindaklanjuti, Ketua DPRD menandatangani surat pernyataan dan siap untuk mengevaluasi sekaligus membentuk Pansus.

Puas di gedung dewan, massa kemudian melanjutkan aksinya ke Kantor Walikota Banjar untuk bertemu Walikota. Namun sesampai di lokasi massa hanya diterima oleh Asda I dan II, karena walikota sedang berada di luar kota.

Di kantor walikota, massa menuntut Walikota Banjar untuk segera mencabut izin operasi RS. Mitra Idaman. Karena, menurut para pendemo rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes, Dishubkominfopar dan DCKTLH, dalam pembuatan UPL-UKL RS. Mitra Idaman, dinilai tidak memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan segera tindak lanjuti hal tersebut dan akan memberi surat ke kepala dinas instansi terkait untuk segera mencabut rekomendasinya, apabila memang di rumah sakit tersebut melanggar,” jawab Asda I, Iwan Supriadi dihadapan para demonstran.

Hal sama dikatakan Kepala Satpol PP Kota Banjar, Yayan Herdiaman. Di depan para demonstran, Yayan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan jika rumah sakit tersebut melanggar Perda, baik amdal lalin dan lainnya. (Hermanto/R5/HR-Online)

Berita Terkait :

Rumah Sakit di Banjar Bermasalah, Ormas dan LSM Gelar Demo

Terkait RS Mitra Idaman, Ini Tuntutan Pendemo ke DPRD Kota Banjar

Didemo Terkait RSMI, Ini Tanggapan Dinkes dan Dishubkominfopar Banjar

About author

Related articles

2 Comments

  1. Kang Bahar November 01, at 00:12

    Karaos mangfaat eta Rumah sakit mitra idaman, mun anu masa daremo di bere kageringan jeung panyakit anu parah. Heug di rujuk ka Rumah sakit umum, heug di RS umun pinuh loba pasien. Kan angger lumpat na mah kanu deket ka RS mitra idaman. "TONK DI POYOK TPI DI LEBOK" ayena karasa awak ker jagjag di POYOK, keur kondisi gering ripuh mah angger di LEBOK.

    Reply

Leave a Reply