DPRD Ciamis Godok Raperda Kemiskinan dan Rumah Kost

05/10/2016 0 Comments
DPRD Ciamis Godok Raperda Kemiskinan dan Rumah Kost

Ilustrasi Raperda. Foto: Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

DPRD Ciamis melalui Pansus (Panitia Khusus) I saat ini tengah membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan bisa disahkan tahun ini. Empat Raperda yang dihasilkan dari usulan inisiatif DPRD ini, diantaranya Raperda tentang Pengentasan Kemiskinan, tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, tentang Penyelenggaraan Rumah Kost dan Rumah Sewa serta tentang Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kampung Kuta.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Ciamis, Asep Dian Permana Yudha, mengatakan, dalam merampungkan pembahasan 4 Raperda tersebut, pihaknya membahas satu persatu. Saat ini, lanjut dia, baru masuk ke pembahasan dua Raperda, yakni Raperda tentang Pengentasan Kemiskinan dan Raperda tentang Rumah Kost dan Rumah Sewa.

Dalam pembahasan Raperda tentang Pengentasan Kemiskinan, terang Asep, sudah ditemukan sejumlah formulasi yang akan dijadikan kerangka Raperda. ” Awalnya, saat pembahasan Raperda Pengentasan Kemiskinan sempat terjadi perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemkab. Pemkab berpendapat bahwa urusan pengentasan kemisikinan sudah cukup diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup),” ujarnya, pekan lalu.

Namun, kata Asep, Pansus DPRD tetap ngotot pada argumennya bahwa urusan pengentasan kemisikinan harus dipertegas oleh Perda. Pasalnya, kata dia, harus ada penegasan regulasi yang mengatur lebih menyeluruh agar capain dalam program pengentasan kemiskinan lebih terarah.

“Untuk meyakinkan bahwa pentingnya Perda tentang Pengentasan Kemiskinan, kemudian kami bersama Pemkab melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen. Kami memilih Sragen, karena pengelolaan program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut dinilai berhasil,” ujarnya.

Saat melakukan studi banding di Sragen, kata Asep, didapat kesimpulan bahwa regulasi mengenai program pengentasan kemiskinan harus diatur dalam Perda. “Akhirnya kami sepakat dengan Pemkab bahwa pembahasan Raperda tentang Pengentasan Kemiskinan harus dilanjutkan. Karena setelah mempelajari Perda di Sragen, memang benar urusan pengentasan kemiskinan harus diatur lebih menyeluruh agar program yang digulirkan lebih terarah dengan baik,” jelasnya.

Menurut Asep, ada empat indikator dalam program pengentasan kemiskinan yang secara umum perlu diatur pada Perda. Indikator tersebut, yakni lembaga yang mengatur program, pendataan warga miskin, program yang digulirkan apa saja dan mengenai anggaran.

“Dalam Perda harus jelas program pengentasan kemiskinan apa saja yang menjadi sasaran. Kemudian lembaga mana saja yang harus berperan dalam menangani program tersebut. Setelah itu, dilakukan pendataan warga miskin secara akurat dan tepat sasaran dengan sistem by name by address. Apabila 3 indikator itu sudah jelas, baru melangkah pada penganggaran program bantuan kemiskinan,” terangnya.

Asep mengatakan, meski data warga miskin di Kabupaten Ciamis sudah terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun tidak ada salahnya Pemkab Ciamis melakukan pendataan serupa. Tetapi, pendataan yang dilakukan Pemkab, harus lebih detail dan lebih menggambarkan data lapangan sesungguhnya.

“Misalkan, data BPS hanya menyebut jumlah warga miskin di suatu desa, tetapi tidak sampai detail ke nama orang. Nah, pendataan yang dilakukan oleh Pemkab harus mendetail, termasuk harus mengambil foto dokumentasi terkait kondisi masing-masing warga miskin,” ungkapnya.

Sementara bahasan dalam Raperda tentang Rumah Kost dan Rumah Sewa, terang Asep, lebih membahas pada urusan pajak dan aspek sosial terkait Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarkat).

“Dalam pembahasan Raperda ini salah satunya dibahas mengenai klasifikasi pajak rumah kost dan rumah sewa. Pada sebuah aturan terkait perpajakan sudah diatur bahwa kamar kost atau rumah sewa yang berjumlah lebih dari 10 kamar harus dikenakan pajak hotel. Nah, aturan seperti ini akan kembali dipertegas dalam Perda tersebut, termasuk akan diatur mengenai sanksi bagi pelanggar,” terangnya.

Selain itu, tambah Asep, dalam aturan Raperda tersebut pun akan dimasukan mengenai kewajiban pemilik rumah kost dan rumah sewa menempuh perizinan. “ Jadi, setiap pemilik rumah kost dan rumah sewa harus mendaftarkan perizinan ke Pemkab Ciamis. Kalau tidak mengajukan perizinan, maka Pemkab melalui Satpol PP akan melakukan penutupan terhadap aktivitas usaha rumah tersebut,” katanya.

Selain itu, lanjut Asep, akan diatur juga mengenai aturan norma kesusilaan. Dalam aturan tersebut akan ditegaskan bahwa rumah kost dan rumah sewa harus bebas dari perbuatan asusila.

“Artinya, kalau nanti ada rumah kost di Ciamis kedapatan dijadikan tempat mesum, tempat perjudian atau tempat pesta miras, maka aturan tersebut akan memerintahkan kepada Pemkab untuk mencabut izinnya. Dengan begitu, dalam aturan tersebut mengandung perintah yang harus dilaksanakan dan terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran,” terangnya.

Sementara mengenai Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, lanjut Asep, belum dilakukan pembahasan. Hanya, kata dia, dalam Raperda tersebut lebih mengatur secara spesifik pada urusan pengelolaan, dan tidak mengatur pada urusan pembinaan umat dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat.

“Raperda tentang Zakat ini sebenarnya pernah diusulkan pada tahun 2010 lalu. Namun, dalam perjalanannya hanya sampai pembahasaan dan tidak dilanjutkan untuk disahkan menjadi Perda. Karena pada saat itu terjadi perbedaan pendapat di internal DPRD dan tokoh agama pada pengaturan urusan pada Raperda tersebut,” katanya.

“Pasalnya, Raperda yang diusulkan pada saat itu, mengatur secara keseluruhan mengenai urusan zakat, termasuk juga dimasukan terkait urusan pembinaan umat. Nah, untuk Raperda Zakat saat ini, tidak mengatur secara keseluruhan, tetapi hanya pada pengelolaan zakatnya saja,” ujarnya menambahkan.

Perda Zakat tersebut, lanjut Asep, nantinya akan dikolaborasikan dengan program pengentasan kemiskinan. Diharapkan, sumbangan zakat yang terkumpul dari masyarakat dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

“Artinya, urusan pengentasan kemiskinan tidak hanya tanggungjawab pemerintah semata, tetapi harus ada peran serta dari para agnia untuk membantu menyumbangkan sebagian rezekinya. Karena anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas dan tidak mungkin bisa mengcover seluruh kebutuhan dalam program tersebut,” terangnya.

Sedangkan pada Raperda tentang Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kampung Kuta, lanjut Asep, akan lebih mengatur pada urusan perlindungan lingkungan hidup, kearifan lokal dan budaya yang terdapat di Kampung Kuta, Kecamatan Tambaksari.

“Di Kampung Kuta terdapat kearifan lokal yang harus dilestarikan. Salah satunya terkait komitmen warga adat setempat yang melindungi lingkungan dan alam di kawasan tersebut. Nah, melalui Raperda ini, pemerintah memberikan perlindungan secara hukum agar adat dan istiadat yang masih berkembang hingga saat ini supaya terjaga keutuhannya,” ujarnya.

Asep menegaskan, empat Raperda usulan hak inisiatif DPRD tersebut ditargetkan dapat disahkan pada tahun ini. Pasalnya, kata dia, keempat Raperda itu sangat dibutuhkan keberadaannya di Kabupaten Ciamis. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!