Jeje: Fraksi PKB Tolak APBD Perubahan Pangandaran Hanya Dagelan Politik

03/10/2016 0 Comments
Jeje: Fraksi PKB Tolak APBD Perubahan Pangandaran Hanya Dagelan Politik

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menganggap sikap Fraksi PKB yang menyatakan menolak terhadap penetapan APBD- Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2016 hanya sebagai aksi dagelan politik. Pasalnya, menurut dia, penolakan yang dilakukan Fraksi PKB sangat tidak mendasar dan hanya mengada-ada.

Pernyataan Jeje tersebut menanggapi pemberitaan HR Online sebelumnya terkait Soroti Program Pangandaran Mengaji dan AMS, F-PKB Tolak Raperda APBD-P dan F-PKB Nilai Program Pangandaran Kertawaluya Belum Matang Perencanaannya.

“Menurut saya penolakan itu sangat lucu. Kenapa lucu? Karena mereka (Fraksi PKB) menolak di saat penetapan APBD Perubahan. Sementara saat pembahasan hingga penetapan KUA PPAS mereka menyetujui. Kalau mau menolak, seharusnya saat pembahasan KUA PPAS. Sebab, usulan yang diakomdir di APBD Perubahan hampir 99 persen memindahkan usulan dari KUA PPAS,” terangnya, saat dihubungi HR Online, via telepon selulernya, Minggu (02/10/2016).

Jeje menambahkan, Fraksi PKB menolak penetapan APBD-P lantaran persoalan program Pangandaran Mengaji, Ajengan Masuk Sekolah dan Kartu Kesehatan Pangandaran Kertawaluya, belum siap di tataran teknis, sangat tidak mendasar. Karena, menurutnya, dalam penetapan APBD tidak sampai membahas ke persoalan teknis, tetapi hanya pada tataran prinsip.

“Secara prinsip, APBD Perubahan sudah mengakomodir 3 program tersebut melalui penetapan yang digelar dalam sidang paripurna DPRD. Setelah secara prinsip sudah jelas diakamodir di APBD, baru kami mempersiapkan teknisnya. Malah sebelum penetapan pun teknisnya sudah disiapkan. Makanya, di saat DPRD bertanya soal teknis program dan dinas terkait belum selesai melakukan pendataan program, itu wajar. Karena saat itu belum ada kepastian bahwa program tersebut diakomodir,” paparnya.

Jeje juga mempertanyakan komitmen Fraksi PKB dalam mendukung program pendidikan gratis, pendidikan berkarekter dan pelayanan kesehatan gratis serta penataan infrastruktur kawasan wisata yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2016. Menurutnya, apabila Fraksi PKB menolak penetapan APBD Perubahan, sama saja tidak setuju dengan program- program pro rakyat tersebut.

“Sekarang tinggal rakyat Pangandaran menilai, apakah Bupati salah dalam hal ini atau Fraksi PKB yang berulah macam-macam. Malah saya ingin bertanya, apakah mereka keberatan kami mengakomodir para Kyai dalam program AMS dan Pangandaran Mengaji. Apakah mereka tidak setuju kami memberikan subsidi gratis kepada rakyat miskin dan memberikan pendidikan serta kesehatan gratis kepada rakyat Pangandaran?,” tanya Jeje dengan nada tinggi.

Padahal, kata Jeje, program AMS dan Pangandaran Mengaji merupakan pelaksanaan dari amanat yang tercantum dalam Perda tentang Madrasah Diniyah. “ Yang buat Perda kan DPRD, salah satunya Fraksi PKB. Tapi kenapa ketika kami melaksanakan amanat Perda kok malah menolak penetapan APBD. Tapi, bukan kami alergi terhadap kritikan. Kalau ada masukan atau kritikan, ya tinggal sampaikan dalam catatan padangan fraksi, tidak perlu melakukan penolakan terhadap penetapan APBD,” tegasnya. (Bgj/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!