Ketua DPRD Kota Banjar Tolak Hutan Produksi

30/10/2016 3 Comments
Ketua DPRD Kota Banjar Tolak Hutan Produksi

Bencana longsor yang terjadi di perbatasan antara Desa Mulyasari dan Kelurahan Pataruman Kota Banjar. Photo: Muhafid/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R Kalyubi, M.Si., juga menyikapi persoalan warganya yang berada di lereng Gunung Sangkur, tepatnya di wilayah Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Ia menilai, kondisi cuaca di sejumlah wilayah sedang buruk akibat diguyur hujan, dan mengakibatkan kawasan hutan yang seharusnya menjadi penyerap air justru tidak optimal. Akibatnya, bencana banjir serta longsor pun tidak bisa dihindari.

“Memang benar, Kota Banjar setiap diguyur hujan tidak lepas dari bencana longsor. Kalau banjir hanya sesaat saja. Namun yang menjadi persoalan adalah, kawasan hutan yang terdiri dari berbagai jenis pohon penyerap air, seperti pohon jati, malah tidak maksimal karena penebangan oleh pihak Perhutani. Meskipun mereka memiliki alasan bahwa kawasan tersebut sebagai lahan produksi,” jelasnya, kepada Koran HR, saat dihubungi via telepon selulernya, Selasa (25/10/2016) pekan lalu.

Karena dengan kawasan hutan produksi, lanjut Dadang, pohon jati kerap ditebang yang mengakibatkan tanah tidak bisa menyerap air sehingga longsor terjadi. Meskipun pihak Perhutani memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan penebangan kayu, tapi pada kenyataannya justru berbeda dengan yang diharapkan.

“Maka kesimpulannya, saya selaku wakil rakyat Kota Banjar, menolak kawasan hutan produski dan memilih semua kawasan hutan yang ada di Banjar dijadikan kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi. Hal tersebut guna melestarikan alam agar tidak terjadi lagi bencana,” tandas Dadang.

Seperti Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 warga di Lingkungan Panatasan, Kelurahan, Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang berada di lereng Gunung Sangkur, merasa resah akibat longsoran tanah dan banjir yang selalu membayangi saat hujan tiba.

Pasalnya, pada tahun 2014, penebangan kayu jati oleh pihak Perhutani mengakibatkan longsor yang terjadi pada Minggu (09/10/2016) lalu di perbatasan antara Desa Mulyasari dan Kelurahan Pataruman.

Kekhawatiran mereka juga disebabkan oleh sejarah yang melekat di kampung Curug Taneuh, yakni di Lingkungan Panatasan pada tahun 1970 mengalami bencana longsor setelah sebelumnya terjadi penebangan besar-besaran oleh pihak Perhutani. Sehingga, warga yang berada di bawah lereng gunung tertimpa longsor dan rumah mereka rata dengan tanah. (Muhafid/Koran HR)

Berita Terkait

Nanang Desak Pemkab Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar Evaluasi Hutan Produksi

DPRD Ciamis Tuding Perhutani Terlalu Komersil Kelola Hutan

About author

Related articles

3 Comments

  1. Edy hantono October 31, at 07:40

    Perhutani tidak pernah menebang tanpa tanam kembali. Perhutani melakukan produksi itu termasuk di dalamnya adalah pembibitan, penanaman, pengamanan dan pemanenan. Apabila hutan jati kita rusak,.. Itu bukan salah perhutani. Melainkan kondisi sosial masyarakat yang jauh dari perhatian pemerintah. Tujuan sendiri dari perhutani itu ada adalah pemberdayaan kawasan hutan sesuai dengan pengelolaan hutan lestari. Jadi tidak tepat apabila perhutani di katakan tidak bisa mengelola,.. Justru untuk melindungi hutan bukan merubah kelas hutan. Melainkan,.. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,..

    Reply

Leave a Reply