Pemerintah Pangandaran Kurang Maksimal Tangani Kasus HIV

25/10/2016 0 Comments
Pemerintah Pangandaran Kurang Maksimal Tangani Kasus HIV

Photo: Ilustrasi net/Ist

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran, Yayasan Matahati Jawa Barat sebagai pelaksana program AIDS Healthcare Foundation (AHF) 2016 di Kabupaten Pangandaran, saat ini terus gencar melakukan tes HIV berbasis komunitas, sekaligus meningkatkan akses ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) terhadap layanan pengobatan ARV (antiretroviral) di Pangandaran.

Salah satu upaya tersebut, pihaknya juga menggelar pertemuan dengan stakeholder terkait, mulai dari tokoh masyarakat, kader, petugas kesehatan di desa, kepala desa, Puskesmas, camat, dinas terkait dan kepala daerah.

Manager Program Yayasan Matahati Jawa Barat, Agus Abdulah, saat ditemui Koran HR usai pertemuan yang digelar di Puskesmas Pangandaran, Kamis (13/10/2016) lalu, mengatakan, tujuan digelarnya pertemuan adalah dalam rangka menyepakati kesepakatan alur pelayanan berkesinambungan dalam penanganan penanggulangan, penyebaran dan pencegahan HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran bersama stakeholder terkait.

Untuk itu, pihaknya akan mendorong terlebih dahulu buat kesepakatan dengan stakeholder lingkup kecamatan. Tapi sayangnya, pada pertemuan yang digelar di Puskesmas Pangandaran itu, pihak pemerintah kecamatan yang diundangnya tidak hadir. Dia menduga mungkin semua lagi konsen ke masalah kebencanaan.

Padahal, konsep yang dibangun dalam pertemua tersebut yaitu bersama-sama menyatukan persepsi untuk memutus mata rantai penyebaran HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran. Karena, solusi pelayanan penanganan dan penanggulangannya harus jelas.

“Layanan berkesinambungan itu melibatkan pemerintah, masyarakat, kader dan petugas kesehatan. Misalnya, di satu lingkungan ada yang positif HIV, kemudian masyarakat akan melakukan upaya melapor, sedangkan kader akan mencari rujukan untuk pemeriksaan selanjutnya. Puskesmas dan pihak pemda akan memberikan solusi untuk pelayanan penanganan, penanggulangan selanjutnya seperti apa, itu harus jelas,” terang Agus.

Namun, terkait layanan berkesinambungan secara komprehensif terhadap segi pelayanan penanganan penanggulangan, penyebaran dan pencegahan HIV-AIDS di Kabupaten Pangandaran, nanti akan ada pelatihan dari provinsi.

Menurutnya, solusi hambatan pelayanan di tiap Puskesmas masih belum bisa dilakukan langkah mekanisme rujukannya, sehingga saat ini pelayanan penanganannya dirasa kurang maksimal di tingkat kecamatan.

Seperti contoh, satu bulan lalu ada yang melakukan tes HIV, namun sampai sekarang belum ada hasil. Hal itu menandakan action di lapangannya masih kurang, padahal peralatannya sudah ada dan lengkap.

“Kita melakukan diskusi ini untuk mencari solusi. Dalam permasalahan tersebut, masyarakat penderita HIV-AIDS perlu BPJS dan minta segera dilayani oleh pihak stakeholder terkait,” katanya.

Agus juga menyebutkan, bahwa pada bulan September lalu, pihaknya menemukan 3 orang penderita HIV di kalangan WPS (Wanita Penjaja Seks). Dari 600 orang terperiksa, ditemukan 12 orang yang positif HIV, dan 1 orang diantaranya anak usia 4 tahun.

Pemeriksaan tersebut digelar di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Langkaplancar, dan di Kecamatan Cijulang. Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan di kecamatan lainnya pun bisa ditemukan kembali, karena masih terbatasnya pemahaman layanan berkesinambungan dari stakeholder terkait.

Pihaknya berharap, dari kegiatan pertemuan stakeholder dengan mitra ini dapat terbangun sinergitas dan integrasi program, melalui advokasi terhadap pemangku kebijakan di setiap wilayah. Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi baru HIV dan IMS. Kemudian meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat epidemik HIV- AIDS di Pangandaran ini.

Sebab, kunci dari semua itu adalah melakukan identifikasi terhadap sasaran rasio tinggi dan rendah, yaitu dengan cara screening melalui Rapid Test Program (RTP). Adapun peran kader di masyarakat dan populasi kunci sangatlah berperan penting, terutama kader yang berada di tingkat desa atau kecamatan.

“Kami harapkan, ketika menemukan masalah di tingkat desa maupun di kecamatan, para kader dapat ikut membantu. Kader juga dapat berperan dan mendorong para pemangku kebijakan di wilayahnya masing-masing untuk mengeluarkan kebijakan terhadap kasus yang ditemukan,” tandas Agus.

Kader Minta Dinkes Cepat Tanggap Tangani Kasus HIV

Sementara itu, salah satu Koordinator Kader Kecamatan Pangandaran, Saryono, asal Desa Wonoharjo, mengusulkan adanya layanan VCT di setiap Puskesmas. Seperti pemeriksaan pada ibu hamil, komunitas WPS, LBT, LSL, waria, Penasun dan nelayan.

Dirinya sebagai koordinator kader berharap, di mana ada penemuan ODHA baru, harus segera ditangani supaya bisa cepat memutus mata rantai. “Ada ODHA yang statusnya sudah B20, artinya sudah kronis dan kita temukan dirawat di Puskesmas Pangandaran, tapi penanganannya tidak segera cepat dirujuk, kan kasihan itu,” kata Saryono.

Dengan begitu, dia menilai percuma ada ditemukan kasus HIV-AIDS, tetapi penanganannya kurang maksimal dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Contohnya, ada yang melakukan VCT tapi dalam waktu satu bulan belum ada hasilnya. Padahal alat tes darah yang didatangkan dari provinsi di tempatkan di tiga Puskesmas, yaitu Pangandaran, Cikembulan, dan Puskesmas Parigi.

“Saya sekarang pegang 9 ODHA, dan diharapkan ketika ada ditemukan hasil VCT positif HIV, segera untuk mendapatkan rujukan agar ditindaklanjuti dengan dipermudah. Kita sepakat putuskan mata rantai HIV-AIDS di Pangandaran ini,” tandasnya.

Suyono juga menyebutkan, bahwa sasaran populasi kunci yang menjadi target pencegahan dan penanggulangan di tahun ini sebanyak 2.700 orang, meliputi WPS sebanyak 500 orang, LBT 1.000 orang, nelayan 500 orang, bumil 500 orang, LSL 100 orang, waria 25 orang, Penasun 25 orang, dan ODHA sebanyak 50 orang. Sementara target untuk tahun 2017 totalnya diangka 7.000 orang.

Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi baru HIV dan IMS, sekaligus pula meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat epidemik HIV. (Madlani/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!