Perekrutan Kadus di Banjar Tetap Harus Melalui Seleksi

11/10/2016 0 Comments
Perekrutan Kadus di Banjar Tetap Harus Melalui Seleksi

Puluhan warga Dusun Sindanggalih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, saat duduk bersama dengan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala dusun. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Soal adanya tuntutan warga agar proses perekrutan kepala dusun dipilih secara langsung, Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Enceng Sutiman, S.Pd., mengaku, bahwa pihaknya tidak bisa mengabulkan tuntutan tersebut.

“Perekrutan perangkat desa, termasuk di dalamnya untuk kadus, tetap harus melalui proses seleksi. Bahkan khusus calon peminat kadus, syarat pendaftaran yaitu mesti mengumpulkan dukungan 20 persen KTP dari warga setempat,” terangnya, saat dikonfirmasi Koran HR, Senin (03/10/2016) pekan lalu.

Dia juga menjelaskan, sistem yang dipakainya ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, diantaranya UU No.6/2014 tentang Desa dan PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dimana aturan tersebut mengharuskan perangkat diisi melalui mekanisme tes seleksi, artinya bukan pemilihan langsung.

Enceng menegaskan, bahwa kadus merupakan bagian dari perangkat desa. Sehingga proses perekrutannya sama dengan perekrutan staf desa. Hal itu sesuai aturan yang ada sekarang, yakni perekrutan dilakukan melalui mekanisme test seleksi.

Kemudian, dipertegas kembali dalam Perwalkot Banjar No.07/2016, serta ditindaklanjuti dalam Perdes Rejasari No.03/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Isinya selain seleksi, juga salah satunya mengenai pendaftaran calon kadus harus menyerahkan dukungan 20 persen KTP dari warga setempat.

“Meski begitu, saya sangat mengapresiasi kedatangan puluhan warga dan menerima usulannya itu. Saya pun berharap warga memahami dan memakluminya. Karena baik pemdes maupun panitia sendiri tak ingin menabrak aturan yang ada,” kata Enceng.

Pihaknya pun menyarankan kepada warga agar usulannya dibuat secara tertulis dan dikirim ke pemerintah kota untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan. Menurut Enceng, panitia sendiri siap membantu memfasilitasi dalam penyampaiannya.

Sekretaris Panitia Penjaringan dan Penaringan Perangkat Desa Rejasari, Indra, didampingi Ketua BPD, Abdul Kholik, menambahkan, sistem perekrutan tersebut tak dapat begitu saja dirubah.

“Aturannya sudah jelas tertuang dalam Undang Undang maupun aturan pemerintah yang lainnya hingga Perwal. Termasuk kami bersama BPD sudah menetapkan dan memiliki Perdes dalam hal tersebut,” kata Indra, yang juga selaku Sekdes Rejasari.

Perdes dibuat tentunya harus disesuaikan dengan penjabaran isi Perwal. Dengan demikian, maka Perdes dibuat tak bisa keluar dari aturan yang lebih atasnya. (Nanks/Koran HR)

Berita Terkait

Tuntut Kadus Dipilih Langsung, Puluhan Warga Sindanggalih Banjar Geruduk Kantor Desa

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!