Pokir Tidak Terakomodir, Anggota DPRD Pangandaran Tidak Ambil Hak Reses

06/10/2016 0 Comments
Pokir Tidak Terakomodir, Anggota DPRD Pangandaran Tidak Ambil Hak Reses

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Toto S Heryana

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran, Toto S Heryana, mengkhawatirkan penyerapan anggaran belum baik. Dia beralasan, proses lelang pekerjaan masih rendah.

“Saya merasa pokok-pokok pikiran dewan tidak terakomodir dalam anggaran murni maupun perubahan, sehingga semua fraksi sepakat tidak mengambil hak reses yang dituangkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) waktu lalu,” ujarnya kepada Koran HR, Senin (3/10/2016).

Keputusan tidak mengambil hak reses yang tinggal 2 kali lagi dalam tahun 2016, kata Toto, akan berdampak kebingungan dewan dalam menyampaikan kepada masyarakat, khususnya konsituen, terkait program yang sebelumnya pada agenda reses pernah ditampung.

Meskipun begitu, ia tetap mendukung program pemerintah dengan menyetujui pengesahan Perda APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2016.

“Meskipun rasanya berat, tapi kita harus mendukung demi membangun Pangandaran,” tutupnya.

Menanggapi semua fraksi sepakat tidak mengambil hak reses, anggota DPRD dari Partai Nasdem yang masuk dalam F-PKB plus, Ruspandi, mengatakan, anggapan yang masih melekat pada masyarakat adalah agenda reses itu dewan membawa usulan proyek pembangunan, padahal tidak demikian.

“Pola pikir masyarakat, terutama di desa-desa, memang terjadi seperti itu. Karena kita sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, tentu kita harus berfikir ekstra dalam menyampaikannya kepada masyarakat,” kata Ruspandi kepada Koran HR, Senin (3/10/2016).

Melihat kondisi di lapangan demikian, ia berharap masyarakat mau berubah pola pikirnya terkait reses dewan. Sementara itu ia menyayangkan Pemkab Pangandaran tidak melakukan pelatihan maupun sejenisnya kepada perangkat desa baik Kepala Desa, Sekdes serta BPD untuk bisa menyampaikan secara baik kepada masyarakat.

“Padahal, tugas pokok serta fungsi mereka sangat membantu, terutama dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat. Saya kira, pendidikan, pelatihan serta pembinaan untuk SDM mereka perlu diperkuat, soalnya mereka masih lemah,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan setiap kebijakan yang diambil Bupati.

“Mereka harus turun ke bawah untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dari kebijakan yang sudah berjalan. Ketika mereka menampung aspirasi masyarakat, itu harus sesuai dengan rencana pembangunan kita, bukan seenaknya dimasukan semua sesuai kepentingan perorangan,” tegasnya, Sabtu (1/10/2016). (Mad/Koran HR)

Berita Terkait

Kritik Pemkab, Ketua Fraksi Golkar DPRD Pangandaran Ditegur Partainya

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!