Rutilahu BSPS Kemenpera di Banjar Bermasalah?

30/10/2016 0 Comments
Rutilahu BSPS Kemenpera di Banjar Bermasalah?

Photo: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2015, untuk masyarakat di Kota Banjar, diduga bermasalah. Salah satunya terkait pengiriman bahan bangunan yang tak sesuai harapan.

Hal tersebut menjadi bahan penyelidikan pihak kepolisian dan sempat beberapa pengelolanya dipanggil pihak Kejaksaaan untuk diperiksa. Karena itu pula, seluruh kepala desa/lurah yang warganya menerima bantuan tersebut dikabarkan mengundurkan diri sebagai bagian tim teknis karena tak ingin ikut menanggung resiko.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar, David Abdillah, selaku OPD Teknis, membenarkan, bahwa kades dan lurah mengundurkan diri selaku tim teknis Rutilahu BSPS Kemenpera.

“Benar, kades dan lurah mengundurkan diri selaku tim teknis Rutilahu BSPS Kemenpera, bahkan ajuannya dilakukan resmi secara tertulis kepada Kemenpera melalui kami,” terangnya, kepada Koran HR, Senin (24/10/2016) lalu.

Pihaknya menduga, pengunduran itu dilakukannya karena adanya perasaan ketakutan dengan kejadian yang telah dialaminya mendapat sorotan dari lembaga hukum. Padahal menurut David, kades/lurah tidak perlu demikian, sebab anggarannya dari pusat dan pihaknya hanya sebatas mengawal saja.

Untuk itu, pihaknya berharap keputusan tersebut dipikirkan kembali, karena bagaimana pun program BSPS sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Terlebih turunnya bantuan itu atas pengajuan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Jadi meski mengundurkan diri, atau tidak terlibat indikasi penyimpangan, tetap saja dipinta keterangan jika memang permasalahannya berlarut. Kades maupun lurah harus tahu bila warganya menerima bantuan,” kata David.

Belum lagi dalam program BSPS, kades/lurah itu diberi SK dan mendapat honor. Intinya, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan supaya tetap mendukung program tersebut. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!