Toko Kita di Banjar Jadi Alfamart, Pengelola Diduga Belum Kantongi Perubahan Izin

31/10/2016 0 Comments
Toko Kita di Banjar Jadi Alfamart,  Pengelola Diduga Belum Kantongi Perubahan Izin

Minimarket Alfamart di Jalan Sentosa, tepatnya di wilayah Dusun Sinargalih, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebelumnya bernama Toko Kita. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Toko Kita di Jalan Sentosa, tepatnya di wilayah Dusun Sinargalih, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang kini sudah berganti nama menjadi minimarket Alfamart, diduga belum mengantongi perubahan izin.

Sebelumnya sejak berdiri beberapa tahun lalu, toko tersebut masih bernama Toko Kita dan pernah ditutup Satpol PP, karena salah gunakan izin operasional, yakni menggunakan sistem toko modern atau minimarket.

Kini, setelah berubah beroperasi dengan menggunakan nama Alfamart sekitar 1 tahun ini, memunculkan pertanyaan dari sejumlah warga setempat terkait perubahan izin sebagaimana layaknya toko modern, yaitu memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

“Betulkah beroperasinya Alfamart di lokasi itu sudah memenuhi perubahan izin, soalnya sebelumnya bernama Toko Kita. Saya menduga itu belum memiliki izin semestinya,” kata salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Langensari, Abo, kepada Koran HR, Jum’at (21/10/2016) lalu.

Jika benar belum memiliki IUTM, berarti pengusaha tersebut kembali menyalahi izin operasionalnya. Dengan beroperasinya Alfamart yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun itu, Abo menilai pengusaha atau pemiliknya bersikap gegabah dan melanggar aturan atau acuan hukum yang mengikat di Kota Banjar.

Menurut dia, mestinya pengusaha waralaba menempuh jalur administrasi terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Perda dan perundang-undangan. Namun dalam permasalahan ini, untuk permohonan rekomendasi perubahan izin ke desa atau kecamatan saja belum ada.

“Atas kondisi yang terjadi ini, apakah pihak BPMPPT bekerja hanya mengambil keuntungan dari hal yang bersifat non administrasi. Oknum pengusaha nakal yang lebih dulu menjalankan usaha waralabanya tanpa belum kantongi izin, jelas jangan dibiarkan dan perlu ada tindakan dari intansi terkait,” tandas Abo.

Senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, Sutopo, yang mengaku dirinya pun sudah lama ingin mempertanyakan keberadaaan beroperasinya Alfamart tersebut, terkait perubahan perizinannya.

“Kita sudah lama ada niatan ingin menanyakan kepada BPMPPT, tapi terlupakan karena tertutup kegiatan kedewanan lainnya. Saya ingin nanya karena Desa Langensari katanya belum menerima surat permohonan rekomendasi izin minimarket di wilayahnya,” kata Sutopo, yang juga anggota DPRD dari Dapil Langensari.

Pihaknya berjanji akan mendorong kepada intansi terkait, dalam hal ini BPMPPT selaku mitra kerjanya Komisi II DPRD, untuk melakukan penertiban adminitrasi perizinan. Tarmasuk kepada Satpol PP selaku penegak Perda.

Karena bagaimana pun pengusaha waralaba harus mentaati aturan yang berlaku, yaitu Perda Kota Banjar No.05 Tahun 2014 dan Perwal No.24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sutopo juga menegaskan, bahwa berdirinya minimarket di Kota Banjar harus sejalan dengan SK Walikota Banjar No.511.21/Kpts.157-Perindagkop/2014 tentang Penetapan Zona Pengembangan, Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!