Tokoh NU Pangandaran; Program Ajengan Masuk Sekolah Tidak Tepat Sasaran

16/10/2016 0 Comments
Tokoh NU Pangandaran; Program Ajengan Masuk Sekolah Tidak Tepat Sasaran

Logo Nahdatul Ulama (NU). Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Salah satu tokoh pemuda NU (Nahdatul Ulama) Kabupaten Pangandaran, Hafid Ismail, menilai program Pemkab Pangandaran Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang tertuang dalam Perda APBD perubahan tahun 2016 tidak tepat sasaran.

“Saya pernah ditawari mengajar di sekolah karena saya dipercaya sebagai ajengan dengan honor Rp. 1 juta setiap bulannya. Namun saya menolak dengan alasan hal tersebut mereduksi peran guru agama di sekolah,” ujarnya kepada Koran HR, Selasa (11/10/2016) lalu.

Selain mereduksi peran guru agama disekolah, lanjutnya, program AMS juga meninabobokan kewajiban guru agama di sekolah. Selanjutnya, ia menuding tolak ukur AMS juga belum jelas. Pasalnya, istilah ajengan/kyai semakin subjektif, karena banyak kelompok islam memakai istilah tersebut. Sementara untuk penempatan dan penugasan AMS serta tujuan AMS juga masih dipertanyakan.

“Harusnya, daripada Pemda membuat program AMS, lebih baik membuat PERDA dan PERBUP kewajiban mengaji di Madrasah untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan sekolah sederajat,” paparnya.

Hafid meminta Dinas Pendidikan dan Kemenag Pangandaran membuat regulasi serta berkewajiban membuat MOU antara masing-masing sekolah dengan madrasah setempat. Ia juga mendorong agar Pemkab Pangandaran membuat Perda dan Perbup gerakan wajib belajar dan mengaji setelah maghrib.

“Kalau di daerah lain ada gerakan mematikan televisi sejak pukul 19.00 hingga pukul 21.00. satu lagi, saya meminta agar kelulusan mengaji di madrasah bisa dijadikan syarat pengambilan ijazah,” pintanya.

Melaui ide demikian, kata Hafid, program AMS tidak lagi diperlukan karena ambigu. Sebab, yang seharusnya anak-anak datang ke ajengan, malah dalam program tersebut terbalik, ajengan datang ke anak-anak.

“Anggaran Rp. 1 juta lebih halal diberikan kepada yang benar-benar mengurusi agama seperti madrasah maupun pesantren. Tapi perlu dicatat, verifikasinya harus mendetail untuk kelayakannya. Sekali lagi, saya menolak AMS karena belum tepat sasaran,” tutupnya. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!