Tuntut Kadus Dipilih Langsung, Puluhan Warga Sindanggalih Banjar Geruduk Kantor Desa

11/10/2016 0 Comments
Tuntut Kadus Dipilih Langsung,  Puluhan Warga Sindanggalih Banjar Geruduk Kantor Desa

Puluhan warga Dusun Sindanggalih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, saat duduk bersama dengan panitia penjaringan dan penyaringan calon kepala dusun. Photo: Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Proses pengisian jabatan kepala dusun (kadus) pada beberapa desa di wilayah Kota Banjar, sebelumnya menuai kekisruhan yang dipicu akibat sistem yang digunakan tak lagi dengan cara pemilihan langsung, namun melalui seleksi.

Kekisruhan serupa kembali terjadi dalam proses pemilihan Kadus Sindanggalih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Puluhan warga menggeruduk kantor desa setempat, Senin (03/10/2016) pekan lalu. Mereka menuntut perekrutan kadus dipilih secara langsung. Kedatangan warga diterima tim panitia penjaringan dan penyaringan aparat Desa Rejasari, dengan melakukan duduk bersama.

“Kami datang ke sini atas nama perwakilan warga Dusun Sindanggalih, yang meminta untuk mengisi kadus yang baru dipilih secara langsung,” kata Ano, salah seorang warga.

Menurut dia, adanya syarat yang harus dipenuhi oleh calon kadus untuk menyerahkan KTP sebagai bukti dukungan 20 persen dari warganya sangat memberatkan. Apalagi 20 persennya itu diambil dari warga setiap RT dalam wilayah dusun.

“Meski saya juga tahu, hal demikian itu berdasar pada Perwal dan Perdes yang ada. Tapi aturan ini memastikan demokrasi atau mengkebiri warga untuk berdemokrasi,” tukasnya.

Ano berharap tuntutan warga ini bisa menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan atau pembuat regulasi, demi perbaikan atau perubahan ke depannya. Warga pun siap menindaklanjuti secara tertulis untuk disampaikan kepada pemerintah kota melalui pemerintah desa atau pihak panitia.

“Kami ingin elegan dan beretika dalam penyampaian aspirasi. Makanya saat hampir seluruh warga Dusun Sindanggalih ingin ikut ke kantor desa, saya larang, nanti bisa dianggap demo, dan seperti demikian harus menempuh ijin dari aparat keamanan,” kata Ano.

Pewakilan warga lainnya, Andi, mengatakan, negara RI adalah negara demokrasi. Jadi adanya sistem dukungan 20 persen KTP sudah kurang sejalan dengan semangat demokrasi.

“Menurut saya, ada solusi yang lebih pas, yaitu mestinya seorang calon terpilih itu mendapat dukungan minimal 2/3 warga wilayah setempat,” ujar Andi.

Warga lainnya, Sudar, menambahkan, kadus sama halnya dengan kades yang merupakan jabatan politis. Untuk itu, dirinya pun mempertanyakan kenapa kadus tidak dapat dipilih langsung. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!