Bapemperda Bahas Raperda Usulan Bupati Ciamis, PDAM Tirta Galuh Dapat Penyertaan Modal

01/11/2016 0 Comments
Bapemperda Bahas Raperda Usulan Bupati Ciamis, PDAM Tirta Galuh Dapat Penyertaan Modal

Logo PDAM Tirta Galuh

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Ciamis, membahas  dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan dari Bupati Ciamis. Diantaranya yaitu, pertama; penyertaan modal non kas Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Tirta Galuh Kebupaten Ciamis Tahun 2016.

Kedua;  Perubahan atas Peratuaran Daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis.

Ketua Bapemperda DPRD Ciamis, Jaenal Arifin, didampingi Wakil Ketua, Ade Amran mengatakan, sesuai dengan Surat Bupati Ciamis Nomor 180/199-HUK/2016, tanggal 23 September 2016, hal penyampaian Raperda dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 188.4/KEP.24/DPRD/2016 tentang Pembentukan Bapemperda, akhirnya memutusakan dua raperda tersebut bersama dengan Bupati Ciamis.

Lebih lanjut, kata Jenal, dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, pihaknya menempuh prosedur dan tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Ciamis dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif otonomi daerah, Perda adalah satu produk hukun daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat menurut asas otonom dan tugas pembantuan.

Namun secara yuridis formil, Perda dibentuk atas dasar hak yang diberikan oleh konstitusi negara sebagai mana tertuang pada pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1954 yang berbunyi,  “Pemerintah daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonom dan tugas pembantuan”. Artinya bahwa Perda dapat dibentuk sekalipun tidak ada perintah undang-undang dan atau perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah.

Jenal melanjutkan, dalam sitem hukum nasional, Perda memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Hal ini mengandung arti bahwa asas dan materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka dari itu kami beserta anggota Bapemperda memutuskan dua buah Raperda tersebut,” katanya.

Dan setelah melalui tahapan yang begitu panjang, akhirnya DPRD bersama Bupati Ciamis menimbang, mengingat dan memutuskan dua buah Raperda tersebut untuk disepakti bersama.

Adapun, kata Jenal, bahwa Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kab Ciamis Tahun 2016, setelah menimbang, bahwa penyertaan modal PDAM telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kab Ciamis dan PT Bank Jabar Banten.

Sesuai dengan naskah perjanjian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Nomor PHD-147/PK/2016, tanggal 30 September 2016, PDAM Tirta Galuh menerima hibah non kas sebesar Rp. 3,6 miliar lebih.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 48 tahun 2016, tentang pedoman penerimaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum dalam rangka penyelesaian hutang perushaan kepada pemerintah pusat non kas mengamanatkan penyertan modal non kas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan hutang perusahaan daerah air minum ditetapkan dengan Perda. (Es/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!