Ini Penyebab Pembayaran Sertifikasi Guru Lingkup Kemenag Pangandaran Terlambat

03/11/2016 0 Comments
Ini Penyebab Pembayaran Sertifikasi Guru Lingkup Kemenag Pangandaran Terlambat

Photo: Ilustrasi net/Ist.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Keterlambatan pembayaran sertifikasi guru, baik tenaga sukwan maupun PNS di lingkungan Kementerian Agama disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sistem input data masih manual, perencanaan anggaran kurang memperhitungkan kenaikan jumlah guru yang akan mempunyai sertifikasi, serta beberapa faktor lainnya.

Hal itu dikatakan Kasi. Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pangandaran, Ahmad Buhaiqi, kepada Koran HR, Senin (31/10/2016). Namun, kini pihaknya sudah mempunyai aplikasi terbaru yang bisa menuntaskan persoalan tersebut.

“Kita sekarang mempunyai Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementrian Agama yang disingkat SIMPATIKA,” katanya.

Aplikasi ini mempunyai beberapa keunggulan yang akan membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam proses pembayaran uang sertifikasi, serta membuat para guru sebagai penerima sertifikasi benar-benar profesional saat melaksanakan tugas dan kewajibanya.

“Sistem input datanya online, sehingga nanti bisa diketahui guru pemegang sertifikasi mana saja yang telah serius menjalankan kewajibanya, dan berhak mendapatkan uang sertifikasi tersebut,” jelas Ahmad.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, H. Eep, menambahkan, setelah Kemenag Pangandaran mutlak terpisah dari Kemenag Kabupaten Ciamis, pihaknya berharap masalah uang sertifikasi terhutang kepada 506 guru honorer di lingkup Kemenag Kabupaten Pangandaran, dapat diselesaikan pada tahun 2018.

“Untuk uang sertifikasi sudah dibagikan. Di Pangandaran ini tercatat ada 506 guru honorer dan 103 guru yang sudah PNS di lingkungan Kemenag. Namun, tidak semua guru pemegang sertifikasi berhak mendapatkan uang sertifikasi, karena pembayaran uang bisa dicairkan apabila memenuhi beberapa kriteria yang harus dilaksanakan para guru tersebut,” terangnya.

Eep menjelaskan, bahwa mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut harus linear dengan sertifikasinya, dan harus memenuhi 24 jam JTM (Jam Tatap Muka) per minggu. Sehingga, apabila ada guru yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka mereka tidak bisa menuntut uang sertifikasi, dan negara tidak berkewajiban untuk membayarnya. (Ntang/R3/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!