KTNA Pangandaran Minta Perda Kebutuhan Petani Segera Diterbitkan

22/11/2016 0 Comments
KTNA Pangandaran Minta Perda Kebutuhan Petani Segera Diterbitkan

Pengurus KTNA se-Kabupaten Pangandaran, saat melakukan audien bersama Bapemperda DPRD Pangandaran, terkait Perda untuk kebutuhan petani. Photo: Madlani/HR.

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran, mengusulkan agar dua Perda terkait kebutuhan petani segera diterbitkan. Dua peraturan itu meliputi Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Asuransi Usaha Tani, dan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai dengan penyempurnakan Perda dan UU Nomor 41 Tahun 2009.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh pengurus KTNA Kabupaten Pangandaran, bersama ketua KTNA dari 10 kecamatan dan ketua KTNA desa dari 93 desa se-Kabupaten Pangandaran, saat melakukan audiensi dengan Bapemperda DPRD Pangandaran, Kamis (10/11/2016) lalu.

Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Asep Noordin, beserta jajarannya, Muhrodin, KH. Yoyo Sutarya, dan Yenyen Widiani, bertempat di Aula Kantor DPRD Pangandaran.

Ketua KTNA Kabupaten Pangandaran, Warino, mengatakan, beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian ke depan diantaranya regulasi di bidang lahan untuk mempercepat penerbitan Perda provinsi/kabupaten/kota, dan penyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009.

Selanjutnya, regulasi sarana pertanian yang meliputi perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih, serta pengembangan sistem perbenihan. Regulasi pembiayaan pertanian diantaranya mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit.

Regulasi perlindungan petani yang meliputi implementasi UU Nomor 19/2013 tentang Asuransi Usaha Tani, regulasi terkait penganekaragaman pangan dan gizi, regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian, dan regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian.

“Bapemperda berjanji usulan KTNA akan menjadi skala prioritas dalam usulan inisiatif dewan dalam Raperda tahun 2017,” kata Warino.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar kedepan dinas yang membidangi pertanian dalam setiap menyusun perencanaan program pembangunan pertanian, pelaksanaan pembangunan pertanian dan evaluasi pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran, melibatkan KTNA.

“Dengan begitu, maka pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran akan lebih optimal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasinya,” harap Warino.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, berjanji akan menjadikan usulan prioritas dalam hak inisiatif DPRD Propemperda tahun 2017 nanti. Sehingga para petani KTNA sebagai pejuang di Pangandaran akan tercatat sebagai pahlawan pertanian dalam memperjuangkan kemerdekaan petani, khususnya di Kabupaten Pangandaran.

“Kita akan perjuangkan usulan dari para petani yang dipelopori KTNA ini. Mudah-mudahan di Propemperda tahun 2017 nanti, melalui hak inisiatif dewan kita masukan ke dalam usulan prioritas,” kata Asep Noordin. (Madlani/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!