Soal Investasi Menggiurkan Kalangan PNS Banjar, Ini Kata Disperindagkop

Soal Investasi Menggiurkan Kalangan PNS Banjar, Ini Kata Disperindagkop

Photo: Ilustrasi net/Ist.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar, menanggapi terkait dengan investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Grup, yang menjanjikan keuntungan cukup menggiurkan dan banyak diikuti kalangan PNS di lingkup Pemerintahan Kota Banjar.

Saat ditemui HR Online, Rabu (30/11/2016), Kasi. Koperasi dan UKM Disperindagkop Kota Banjar, Yadi Suryadi Praja, membenarkan, bahwa Koperasi Pandawa merupakan koperasi yang berpusat di Depok dan bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam (KSP). [Baca berita terkait; Investasi Menggiurkan Kalangan PNS Banjar, Perbulan Bisa Dapat 10 Juta].

Bahkan, pihak Koperasi Pandawa pernah datang ke Disperindagkop, untuk mengurus izin pembukaan kantor cabang dan izin operasionalnya di Kota Banjar. Namun, dari berbagai persyaratan yang harus ditempuh, koperasi tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan.

“Karena tidak memenuhi persyaratan, maka kami pun mengembalikan berkas persyaratannya ke koperasi tersebut. Pada intinya, koperasi ini belum ada izin dari Disperindagkop,” terangnya.

Sedangkan, mengenai banyaknya kalangan PNS Kota Banjar yang ikut dalam program investasi di koperasi tersebut, pihaknya menghimbau agar jangan terlalu tergiur dengan janji keuntungan yang akan didapat. Karena investasinya harus jelas peruntukannya apa saja.

“Jangan tahunya hanya menyimpan atau investasi saja. Misalnya koperasi tersebut berinvestasi di bidang properti, kan jelas peruntukannya serta keuntungannya,” kata Yadi.

Dia juga menyebutkan, dalam aturan perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat. Hal itu dikhawatirkan seperti kejadian pada kasus Koperasi Langit Biru yang menghimpun dana dari masyarakat, dan investasinya ternyata bodong. Sehingga, banyak masyarakat yang dirugikan oleh koperasi tersebut.

“Sebagai sesama PNS, saya menghimbau supaya jangan berinvestasi sebelum aturan dan perizinannya jelas,” tandas Yadi. (Hermanto/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles