Surat Permintaan Audiensi Tak Ditanggapi, PMII Gruduk Kantor DPRD Banjar

30/11/2016 2 Comments
Surat Permintaan Audiensi Tak Ditanggapi, PMII Gruduk Kantor DPRD Banjar

Aksi saling dorong antara mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Banjar dengan pegawai Sekretariat DPRD Kota Banjar, saat melakukan demo. Photo: Hermanto/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, mendatangi Kantor DPRD Kota Banjar, Selasa (29/11/2016), sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjar.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Tsabit Andrea Habibi, mengatakan, gerakan penetrasi/terobosan yang dilakukan pihaknya ini sebagai langkah alternatif, sekaligus bentuk kekecewaan terhadap sikap acuh wakil rakyat dalam menanggapi surat dari PMII yang dilayangkan beberapa minggu lalu, terkait permintaan audiensi dengan Bapemperda untuk mengkonfirmasi beberapa hal.

Salah satunya yakni adanya desakan publik tentang Perda Perlindungan Anak, juga surat permintaan dokumen agenda bimtek, study banding dan kunker, sekaligus rincian anggaran per kegiatan tersebut.

“Jelas kami sangat kecewa. Sampai hari ini pun belum ada konfirmasi balik terkait surat yang kami layangkan. Ini jelas  betapa sangat buruknya pelayanan lembaga negara dalam melayani masyarakat. Padahal, esensi dari kegiatan bimtek, study banding, kunker itu untuk meningkatkan kualitas SDM anggota dewan, tetapi realisasinya nol besar alias nihil,” ujarnya kepada Koran HR, disela-sela aksi.

Tsabit juga mengatakan, pihaknya memandang kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Banjar itu tak ubahnya seperti agenda traveling dengan menghambur-hamburkan uang rakyat, dan sangat tidak berbanding lurus dengan kinerja serta produktivitas fungsi legislasi dewan dalam membuat job cerdas menelorkan inisiatif Perda.

Aktivis PMII lainnya, Herom, mengatakan, bahwa pihaknya pun menduga lembaga negara dalam hal ini legislatif, sudah meng-hegemoni akses informasi publik, dan ada upaya-upaya untuk menjauhkan peran serta partisipasi dan kontrol masyarakat dalam ikut mengawal kebijakan pemerintah.

“Ini sangat kami sayangkan dan kami anggap bahaya untuk jalannya demokrasi di Kota Banjar. Kalau sudah demikian, sangat mungkin terjadi untuk diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebab menurutnya, ketika demokrasi sudah tidak sehat dan terpasung oleh kepentingan segilintir orang, dan ketika masyarakat tidak terlibat ikut serta berpartisipasi mengontrol jalannya agenda pembangunan di Kota Banjar, untuk itu PMII menekankan bahwa ini merupakan daerah rawan dan harus dikawal bersama terbukanya kran informasi.

“Agenda reformasi birokasi dan pelaksanaan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yang berasal dari inisiatif DPR, ternyata belum sama sekali dijalankan oleh legislatif. Padahal ini berasal dari DPR, namun DPR di daerah mengkhianati amanah konstitusi yang menjadi tanggung jawabnya,” tandas Herom.

Aksi para mahasiswa yang tanpa pengawalan pihak keamanan itu membuat mereka bisa dengan leluasa masuk ke Kantor DPRD Kota Banjar, yang merangsek hingga ke ruang lobi gedung tersebut.

Di sana para mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Nana Suryana. Dia mengaku kaget dengan adanya aksi para mahasiswa dari PMII ini, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan.

“Jujur saya sempat kaget dengan aksi ini, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dulu. Saya juga mengajak kepada rekan-rekan dari PMII ini untuk berbicara di salah satu ruangan, namun mereka menolak. Saya nanti akan panggil Ketua Bapemperda dan akan menanyakan apa permasalahannya,” kata Nanan.

Massa PMII tak henti-hentinya berorasi dan sempat terjadi ketegangan hingga aksi saling dorong antara pendemo dengan anggota Setwan saat massa pendemo akan menyegel ruang Bapemperda.

Dalam aksi saling dorong itu, salah satu kacamata milik anggota Setwan pecah dan patah akibat kerasnya dorongan dari para pendemo. Beruntung dalam keadaan suasana yang panas dan tegang tersebut, beberapa anggota kepolisian dari Sat. Intelkam Polresta Banjar datang, hingga akhirnya massa bisa dikendalikan.

Mahasiswa dari PMII pun akan kembali melakukan aksinya yang lebih besar, apabila permintaan hearingnya belum direalisasi oleh Bapemperda DPRD Kota Banjar. (Hermanto/Koran HR)

About author

Related articles

2 Comments

  1. Ryska tyo November 30, at 11:27

    Sekali kali jajaran DPRD yang demo, #demo ke siapa weeee ,,,, bosan juga denger DPRD yg didemo terus,,, makanya geran pa ketua DPRD, ketua Fraksi dan anggota DPRD ,,,, buat #PERDA yg aturannya tentang gajih Legislatif sama dengan UMK ,,,, insyaAlloh gak bakalan pada demo rakyat atau ormas atau organisasi teh, kenapa cik !? Gaji dan tunjangan gede padahal kerja gak cape, bikin eneg dan iri rakyat saja,,,,,

    Reply
  2. Ryska tyo November 30, at 11:40

    Saya menganjurkan buat para aktivis manapun yg organisasinya di #kotabanjar, mendingan anda kompak buat #partai lokal #independen , biar aspirasi anda tidak sekedar didemokan saja, mungkin gak bakalan denger mereka ( ? )..... Lebih baik anda menjadi calon wakil rakyat : pimpinan kota atawa jajaran DPRD, anda dapat mengimplementasikan langsung program anda. Itu lebih baik... Pada berani hente maju ke pentas politik biarpun masih muda !? Ingat " saatnya yg muda yg memimpin, orang tua mohon tau umur " ...... Jujur saya memuji para pemimpin muda, biar memimpin tapi mereka tidak nuntut gaji, contohnya para #KETUA #OSIS , hehe , biarin teu nyambung ge

    Reply

Leave a Reply