Warga Gereba Ciamis Masih Perdebatkan Pendirian Pabrik Tahu

06/11/2016 0 Comments
Warga Gereba Ciamis Masih Perdebatkan Pendirian Pabrik Tahu

Kasi Pemerintahan Desa Gereba, Eka DK. Harsamunanto, menunjukkan sungai yang rencananya akan dijadikan tempat pembuangan air limbah pabrik tahu. Photo : Eji Darsono/ HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Rencana pendirian pabrik tahu di Blok Bihbul, Dusun Ciroyom, Desa Gereba, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, menuai kotroversi. Pemerintah Desa Gereba menilai rencana pendirian pabrik tergesa-gesa dan belum mengantogi izin.

Kepala Dusun Ciroyom, Rahmat, ketika ditemui Koran HR, Selasa (01/11/2016) lalu, mengatakan, pendirian pabrik tahu di Blok Bihbul belum mengantongi surat izin dari lingkungan maupun dari pemerintah desa setempat.

“Banyak warga yang bertanya-tanya, sebab warga berprinsip banyak hal yang harus ditempuh sebelum pabrik dibangun, terlebih pemiliknya orang dari luar daerah,” katanya.

Kasi Pemerintahan Desa Gereba, Eka DK. Harsamunanto, mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan sudah datang meminta agar pemerintah desa memfasilitasi permohonan surat izin. Meski begitu, pemerintah desa tidak akan gegabah dan akan tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Akan dikembalikan ke masyarakat atau lingkungan terdekat. Itupun, kalau pemilik perusahaan mau bertanggung jawab kalau ada permasalahan di kemudian hari. Sebab, sungai yang akan dijadikan tempat pembuangan limbah, airnya banyak digunakan untuk keperluan keluarga. Apalagi, sungai tersebut akhir-akhir ini dijadikan tempat pembuangan sampah,” katanya.

Endang, warga Gereba, mengatakan, dengan adanya pabrik tahu yang rencana limbahnya akan dibuang ke sungai, lambat laun akan menimbulkan masalah. Disaat musim penghujan limbah akan cepat terbuang. Namun, di musim kemarau akan mengendap dan menimbulkan bau tak sedap. Apalagi bila bercampur dengan sampah.

“Rencana pembuatan pabrik apapun harus disertai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk pabrik tahu harus disertai dengan adanya intalasi pengolahan air limbah (IPAL),” katanya.

Kepala Desa Gereba, Icih Hendarsih, didampingi Kasi Ekbang, Dian, ketika ditemui Koran HR, Selasa (01/11/2016) lalu, mengatakan, pemerintah desa tidak akan mengeluarkan surat izin sepanjang  pemilik perusahaan tidak menempuh tahapan dan prosedur yang berlaku.

“Bukan berarti kami akan mempersulit, namun ikutilah peraturan yang ada. Terlebih, masyarakat khawatir terhadap dampak dari limbah pabrik tahu yang bisa mencemari lingkungan,” katanya. (Dji/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!