Bahas Resolusi Hutan, DPRD Ciamis akan Undang DPRD Banjar dan Pangandaran

01/12/2016 0 Comments
Bahas Resolusi Hutan, DPRD Ciamis akan Undang DPRD Banjar dan Pangandaran

Kerusakan hutan produksi yang dikelola Perhutani di kawasan Gungung Gegerbentang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Foto: Istimewa/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, mengatakan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan unsur Pimpinan DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran pada akhir bulan Desember mendatang untuk membahas resolusi pengalihfungsian hutan produksi menjadi hutan koservasi di tiga daerah tersebut.

Menurut Nanang, resolusi itu dibuat sebagai respons terhadap kerusakan hutan produksi di tiga daerah yang diduga sebagai penyebab terjadinya banjir bandang yang melanda wilayah zona 4 Ciamis (Banjarsari, Pamarican, Banjaranyar), sebagian wilayah Kota Banjar dan sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran (Padaherang, Kalipucang, Sidamulih, Parigi), beberapa waktu lalu.

“Kami mengundang unsur Pimpinan DPRD Kota Banjar dan Pangandaran, karena wilayah hutan produksinya sama dikuasai oleh Perhutani Ciamis. Selain itu, ada kesamaan sikap dengan DPRD Kota Banjar dan Pangandaran terkait persoalan ini,” ujarnya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Nanang menambahkan, kesepakatan yang tertuang dalam resolusi pernah dilakukan oleh DPRD Majelengka, Kuningan dan Cirebon saat menghentikan aktivitas Perhutani mengusai hutan produksi di kawasan Gunung Ceremai. Kesepakatan itu dikenal dengan Resolusi Ciremai.

“Melalui Resolusi Ceramai itu kini tidak ada lagi aktivitas hutan produksi di Gunung Ceramai. Makanya, kami akan mengambil langkah yang sama,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menegaskan pihaknya sepakat dengan gagasan yang diambil DPRD Ciamis. Dia pun menyatakan siap menghadiri undangan tersebut.

“Dari awal kami sudah menyatakan menolak keberadaan Perhutani di wilayah hutan Kabupaten Pangandaran. Karena, sebagai daerah parawisata yang menjual panaroma alam, sudah seharusnya seluruh hutan di Pangandaran wajib dijaga eksosistemnya, baik flora maupun faunanya,” katanya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Namun demikian, Iwan mengingatkan dalam perjuangan melalui resolusi tersebut harus dilakukan sampai akhir dan tidak ada kepentingan lain. Pihaknya, kata dia, siap menandatangani resolusi tersebut dan mendorong ke pemerintah pusat agar mencabut kewenangan Perhutani yang menguasai hutan produksi di wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

“Kami ingin berjuang sampai akhir hingga kewenangan Perhutani yang menguasai hutan produksi di tiga daerah dicabut oleh pemerintah pusat. Tapi, kalau dalam perjalanannya ternyata ada kepentingan lain, maka kami akan memutuskan mundur dari kesepakatan tersebut,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Iwan, tanpa adanya ajakan dari DPRD Ciamis membuat kesepakatan resolusi, sebelumnya sudah berencana akan meminta ke pemerintah pusat untuk mencabut kewenangan Perhutani yang kini menguasai beberapa wilayah hutan di Kabupaten Pangandaran.

“Sebelum terjadi bencana beberapa bulan lalu yang diduga disebabkan dari kerusakan hutan produksi, kami sudah berencana akan meminta ke pemerintah pusat agar seluruh hutan di Pangandaran tidak ada aktivitas produksi. Karena dampak dari kerusakan hutan sangat dirasakan menghambat parawisata di Pangandaran. Mengingat seluruh objek wisata di Pangandaran menjual panaroma dan keindahan alam,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, bahwa pihaknya pun sangat setuju dengan apa yang direncanakan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, terkait resolusi pengalihfungsian hutan produksi menjadi hutan konservasi di tiga daerah tersebut.

Ia menilai, kondisi cuaca buruk beberapa waktu lalu, di mana terjadi hujan deras yang mengakibatkan kawasan hutan di tiga daerah, yakni Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, yang seharusnya menjadi penyerap air justru tidak optimal. Akibatnya, bencana banjir dan longsor pun tidak bisa dihindari lagi.

“Maka kesimpulannya, saya selaku wakil rakyat Kota Banjar, menolak kawasan hutan produski dan memilih semua kawasan hutan yang ada di Banjar dijadikan kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi. Hal tersebut guna melestarikan alam agar tidak terjadi lagi bencana, dan kami sepakat dengan resolusi pengalihfungsian hutan produksi menjadi hutan konservasi,” tandas Dadang. (Bgj/Eva/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!