Dorong Terbitkan Perda Perlindungan Anak & Perempuan, PMII Banjar Audiensi dengan Walikota

PMII Kota Banjar usai melakukan audiensi bersama Walikota Banjar, Selasa (10/01/2017). Photo: Istimewa.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menyikapi beberapa kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, terus melakukan gerakan dalam mendorong penerbitan Perda tentang perlindungan anak dan perempuan.

Sebelumnya, puluhan aktivis PMII mendesak DPRD Banjar untuk segera membahas persoalan kebobrokan moral yang terjadi di wilayah Kota Banjar, melalui dorongan pembuatan Perda dengan jalan aksi dan audiensi.

Setelah usulan mereka ditanggapi oleh DPRD, mereka melanjutkan perjuangannya dalam mendorong Perda tersebut agar segera ditetapkan melalui audiensi langsung dengan Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih.

“Kita menyampaikan kepada walikota, terkait persolan Perda tentang perlindungan anak dan perempuan, yang mana hingga saat ini Banjar belum memilikinya. Kami yakin, setelah Perda tersebut diterbitkan, minimalnya akan memberikan efek jera dan meminimalisir kejahatan seksual dan perempuan,” tandas Sekretaris PMII Kota Banjar, Ifan Fauzi, saat ditemui Koran HR, Selasa (10/01/2017) lalu, usai melakukan audiensi dengan Walikota Banjar.

Selain persoalan itu, lanjut Ifan, pihaknya juga mendorong agar wadah kepemudaan di Kota Banjar, yakni KNPI, bisa didorong oleh Pemkot Banjar supaya terus mengawal problematika sosial, terutama kepemudaan.

“Point penting tersebut kita sampaikan agar OKP di Banjar bisa diperhatikan oleh pemerintah melalui kebijakan anggaran pada tahun 2017 hingga tahun berikutnya. Sebab, kami merasa perhatian, pemkot hingga saat ini masih belum maksimal. Sehingga, untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak sosial masih terkendala,” kata Ifan.

Sementara itu, aktivis PMII lainnya, Tsabit Andrea Habibi, menambahkan, keberpihakan Pemkot Banjar terhadap pemuda harus terus didorong dengan keseriusan OKP dalam menjalankan amanat organisasinya sebagai perpanjangan program pemerintah. Artinya, pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda yang tergabung dalam OKP.

“Respon walikota saat kita melakukan audiensi cukup menggembirakan. Namun sayangnya waktunya tidak banyak dalam audiensi yang kita lakukan, sebab walikota ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap apa yang telah disampaikan kepada pihak DPRD maupun Walikota Banjar. Pasalnya, jika regulasi tersebut tidak dipandang secara serius, maka akan berdampak pada kenaikan persoalan moral pemuda yang semakin kompleks. (Muhafid/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar