Photo: Ilustrasi net/Ist.
Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-
Kabupaten Pangandaran tidak lama lagi akan memiliki rumah sakit bertaraf internasional. Pembangunannya direncanakan dimulai tahun anggaran 2017 ini, dan akan menghabiskan biaya hingga ratusan miliar rupiah.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten telah sepakat untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional dengan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp.242 miliar.
Namun, untuk kelas pemerintah kabupaten, anggaran sebesar itu tentunya tidak akan sanggup dipenuhi. Sehingga, Pemkab Pangandaran saat ini terus melakukan negosiasi dengan Pemprov Jabar untuk memastikan ketersediaan anggaran.
“Insya Allah, Kamis besok kami akan menggelar ekspose di hadapan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jabar, terkait pembangunan Rumah Sakit Daerah Pangandaran,” kata Iwan, kepada HR Online, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (08/03/2017).
Meski RSUD Pangandaran nanti statusnya baru kelas C, namun untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun para wisatawan, maka rumah sakit bertaraf internasional sangat dibutuhkan.
Saat ini pembangunan rumah sakit masih dalam tahap persiapan lelang pekerjaan, dan ketika pelaksanaan lelang tentunya dengan nilai secara keseluruhan, yaitu Rp.242 miliar. Untuk itu, jaminan ketersediaan anggaran harus segera dipastikan.
Iwan menyebutkan, bahwa anggaran untuk pembangunan tahap awal baru ada Rp.41 miliar, dengan rincian Rp.36 miliar dari bantuan provinsi dan Rp.5 miliar dari dana sharing APBD Pangandaran tahun 2017.
“Kami DRPD Pangandaran dan pemerintah kabupaten telah sepakat bahwa pembangunan rumah sakit ini tidak mungkin dalam satu tahun anggaran, pasti lebih. Tetapi saat lelang, oleh perusahaan sebagai pelaksana tetap hingga selesai dibangun, yaitu 242 miliar rupiah,” terangnya.
Iwan berharap, dengan dieksposenya pembangunan di hadapan Gubernur Jawa Barat, ada solusi yang akan diambil untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah Pangandaran. Karena, jika mengandalkan dari APBD tentu tidak akan bisa.
“Diharapkan ada solusi terbaik. Apakah ada bantuan dari Kementerian Kesehatanm atau dari provinsi lagi. Yang jelas kami akan terus berupaya untuk merencanakan kebutuhan sesuai dengan target. Sebab, tidak mungkin pembangunan ini selesai dalam kurun waktu 2 tahun,” kata Iwan. (Ntang/R3/HR-Online)
