Perbup Dinilai Lemah, DPRD Ciamis Usulkan Raperda Batasi Menjamurnya Mini Market

21/03/2017 0 Comments
Perbup Dinilai Lemah, DPRD Ciamis Usulkan Raperda Batasi Menjamurnya Mini Market

Ilustrasi Mini Market. Foto: Ist/Net

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

DPRD Ciamis melalui hak inisiatifnya mengusulkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pasar Rakyat dan Toko Modern pada pembahasan Prolegda (Program Legislasi Daerah) tahun 2017. Usulan itu merupakan respons menyusul kian menjamurnya Toko Modern (Mini Market) yang berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis dalam beberapa tahun terakhir.

Anggota Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Ciamis, Asep Dian Permana Yudha, mengatakan, tujuan dibuatnya Raperda tersebut intinya untuk melindungi eksistensi Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional agar tidak tersisih setelah menjamurnya Toko Modern. Selain itu, kata dia, Perda itupun dibuat untuk memperkuat dan mempertegas aturan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Peraturan Bupati) tentang Toko Modern.

“Dalam Perbup tentang Toko Modern pun sebenarnya sudah mengatur pembatasan ruang gerak Toko Modern agar tidak menggerus eksistensi Pasar Tradisional, seperti diatur batas waktu operasional serta pengaturan jarak dengan radius tertentu antara lokasi Toko Modern dengan Pasar Tradisional,” ujarnya.

Namun begitu, tambah Asep, aturan pada Perbup dirasa belum kuat, terutama terkait aturan yang mengatur tentang sanksi kepada si pelanggar, sehingga dalam penindakannya kerap kali lemah.

Asep menambahkan, dalam Raperda yang rencananya akan mulai dibahas pada April mendatang ini, akan diatur sejumlah sanksi kepada pemilik Toko Modern apabila melanggar aturan. Sanksi yang akan diberlakukan, tambah dia, mulai dari teguran hingga pencabutan ijin operasional.

“Jadi, dalam Raperda ini akan diatur seluruh ruang gerak Toko Modern sebagaimana yang sudah diatur dalam Perbup. Hanya bedanya, dalam Raperda ini mengatur secara tegas terkait sanksi kepada si pelanggar,” imbuhnya.

Selain itu, kata Asep, Raperda itu pun akan mengatur penghitungan serta pemetaan jumlah ideal Toko Modern di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis. “Pemetaan jumlah Toko Modern di masing-masing kecamatan tentunya dilakukan melalui sebuah kajian. Setiap kecamatan tentu akan berbeda kuotanya yang berdasar pada keramaian dan daya beli masyarakat,” terangnya.

Apabila kuota per kecamatan sudah terpenuhi, ujar Asep, maka kedepan tidak boleh lagi berdiri Toko Modern. “Dan jika ada yang membandel, maka sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Asep juga mengatakan dalam Raperda itupun diatur hubungan saling menguntungkan antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional. Hal itu guna menghindari terjadinya persaingan negatif yang berpotensi konflik.

“Kalau dalam konteks usaha pasti ada persaingan dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi persaingan yang tercipta harus secara sehat. Untuk membangun hubungan itu tentu harus diawali dari hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud, salah satunya dengan cara memberi ruang kepada pedagang Pasar Tradisonal untuk memasok produk-produk lokal ke Pasar Modern,” ujarnya.

Selain itu, kata Asep, aturan ini dibuat untuk mendorong Pemerintah Daerah hadir dalam menjamin persaingan sehat tersebut. Dengan begitu, Pemerintah Daerah memiliki komitmen keberpihakan yang nyata kepada masyarakat pelaku UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!