Bappeda Pangandaran Siapkan Verifikator Data Kemiskinan

15/04/2017 0 Comments
Bappeda Pangandaran Siapkan Verifikator Data Kemiskinan

Photo: Ilustrasi net/Ist

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran akan melakukan Program P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting, Monitoring) dari APBD I Provinsi Jawa Barat dengan nilai anggaran sebesar Rp. 750 juta dan perencanaan responsif gender tahun 2017 guna mendata serta memverifikasi kembali dilapangan hasil dari Pusdalitbang Bappeda Jabar dan TNP2K terkait data Jumlah Kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Kabid Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesra Bappeda Kabupaten Pangandaran, Maman Permana, mengatakan, dari hasil statistik Pusdalitbang, TNP2K berdasarkan PBDT tahun 2015, data kemiskinan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari 4 macam, yakni sangat miskin sebanyak 8.410 KK, miskin sebanyak 15.414 KK, hampir miskin sebanyak 14.957 KK, dan rentan miskin sebanyak 4.651 KK dengan total data kemiskinan secara keseluruhan di Kabupaten Pangandaran mencapai 43.432 KK.

“Kita akan membutuhkan verifikator dan korlap sebanyak 85 orang untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan hasil sensus yang dilakukan Pusdalitbang dan TNP2K. Jadi, nanti Pemda Pangandaran mempunyai data kemiskinan terbaru yang nanti akan digunakan sebagai bahan untuk intervensi pembangunannya,” kata Maman kepada Koran HR, Senin (10/04/2017).

Untuk menanggulangi kemiskinan sesuai data tersebut, kata Maman, akan digunakan untuk perencanaan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan dengan memvalidasi data hasil PBDT 2015 yang bersumber dari data statistik Pusdalitbang Bappeda Jabar dan TNP2K. Sehingga, sasaran Kepala Keluarga miskin dalam program tersebut yang disisir langsung ke desa-desa dan divalidasi kembali nantinya akan digunakan Pemda Pangandaran untuk program pengentasan kemiskinan supaya tepat sasaran.

“Rencananya sekitar bulan Mei 2017 mendatang mulai persiapan penerimaan, pelatihan petugas verifikator. Selanjutnya, setelah lebaran, sekitar bulan Juni-Juli, target pelaksanaan verifikasi baru dilaksanakan,” katanya.

Ia berharap perangkat desa maupun masyarakat dapat mengetahui adanya petugas verifikator yang akan turun ke desa-desa. Jangan sampai ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan situasi tersebut. “Petugas verifikator nanti akan dibekali dengan surat tugas, id card dan tanda khusus. Diharapkan selama 60 hari, kerja verifikasi sudah beres,” pungkas Maman. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!