DPRD Ciamis akan Adopsi Sistem Pengawasan LKPj DPRD Sleman

20/04/2017 1 Comment
DPRD Ciamis akan Adopsi Sistem Pengawasan LKPj DPRD Sleman

Ketua Pansus LKPj DPRD Ciamis, Gandjar M Yusuf, saat menerima cendramata dari perwakilan Anggota DPRD Sleman, di Ruang Rapat DPRD Sleman, Selasa (18/04/2017) lalu. Foto: Dokumentasi Pansus LKPj DPRD Ciamis

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang menangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ciamis tahun 2016, menggelar study banding ke DPRD Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY), Selasa (18/04/2017). Pada kunjungan tersebut, 11 anggota DPRD Ciamis yang masuk keanggotaan Pansus mempelajari sistem yang diterapkan DPRD Sleman dalam menjalankan fungsi pengawasannya, khususnya pada pembahasan LKPj Bupati.

Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Ciamis, Oyat Nur Ayat, mengatakan, banyak masukan yang didapat setelah melakukan study banding ke DPRD Sleman, salah satunya mengenai sistem pembahasan LKPj Bupati yang dikerjakan secara efektif dan efesien. Menurutnya, masa waktu pembahasan LKPj di DPRD Sleman ternyata tidak memakan waktu lama atau kurang dari satu bulan. Meski begitu, pembahasannya dilakukan secara komperhansif dan mendetail.

“DPRD Sleman membentuk 4 Pansus dalam pembahasan LKPj. Satu Pansus menangani satu bidang komisi. Dengan begitu, pembahasannya dilakukan oleh Anggota DPRD di masing-masing komisi,” ujarnya, ketika dihubungi Koran HR, via telepon selulernya, Selasa (18/04/2017) lalu.

Dengan pembahasan per komisi, kata Oyat, membuat DPRD Sleman leluasa dalam mengevaluasi seluruh kegiatan di Pemkab Sleman. Karena, kata dia, satu Pansus hanya bertugas mengevaluasi kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas/badan yang bermitra kerja dengan masing-masing komisi. “Jadi, kalau ada kegiatan di sebuah dinas/badan terindikasi ditemukan penyelewengan, bisa mudah diketahui. Karena satu Pansus hanya mengevaluasi kegiatan di beberapa dinas/badan saja,” ujarnya.

Foto: Dokumentasi Pansus LKPj DPRD Ciamis

Menurut Oyat, berbeda yang diterapkan oleh DPRD Ciamis saat ini, dimana dalam pembahasan LKPj hanya ditangani oleh satu Pansus yang beranggotakan 11 orang anggota DPRD dari gabungan Fraksi. “Kalau sistem yang dipakai kami saat ini, hanya bisa mengevaluasi kegiatan secara makro. Karena dalam waktu satu bulan kami harus membahas dan mengevaluasi kegiatan di seluruh dinas/badan,” ujarnya.

Selain pembahasannya komperhensif, tambah Oyat, DPRD Sleman pun melibatkan tim konsultan dan akademisi untuk memberikan perbantuan terhadap tugas Pansus. “Jadi, anggota Pansus tidak bekerja sendirian, tetapi dibantu oleh tim konsultan dan seorang guru besar dari Perguruan Tinggi. Dengan begitu, selain tugasnya terbantu, anggota Pansus pun dituntut melaksanakan tugas secara profesional, karena dipantau oleh seorang guru besar yang mewakili unsur masyarakat,” terangnya.

Oyat mengatakan, sistem dan struktur Pansus LKPj yang diterapkan oleh DPRD Sleman tersebut nantinya akan diadopsi oleh DPRD Ciamis. Namun, kata dia, tidak akan diterapkan pada tahun ini, karena Pansus LKPj DPRD Ciamis saat ini sudah terbentuk dan sedang berjalan.

“Tahun depan kita akan mulai menerapkan sistem yang diterapkan di DPRD Sleman. Karena menurut pandangan kami sistem itu sangat bagus. Selain itu, sistem itu pun sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan memperkuat pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, pada study banding kal ini, Pansus LKPj DPRD Ciamis kembali melanjutkan study banding kedua ke DPRD Kulonporogo Provinsi DIY, Rabu (19/04/2017). (Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

1 Comment

    Leave a Reply